MiniKata Koran Cepat Detik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Salah satu tesis Huntington (1976) tentang partisipasi politik adalah bahwa antara partisipasi yang dimobilisasi, dan partisipasi yang otonom keduanya membentuk sebuah spektrum yang tidak bisa begitu saja dipisahkan secara dikotomis.

Hikmat Budiman |

Peneliti Independen

Setiap komisi negara di Indonesia tampaknya punya kisah kisruhnya sendiri. Komnas HAM periode lalu sudah kisruh sejak awal mereka bekerja karena soal jabatan ketua, mobil dinas, dan mungkin hal-hal tidak berguna lainnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kisruh ketika beberapa komisionernya terbukti korupsi, dan kisruh-kisruh lain yang berlangsung sampai belakangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kisruh di zaman Kabareskrim Jendral Susno Duaji (banyak yang menulisnya 2G sebagai mockery dengan merujuk pada terminologi dalam teknologi komunikasi) yang melahirkan drama Cicak vs. Buaya, berlanjut dengan kasus penangkapan Bambang Wijayanto sampai pemberhentiannya bersama Abraham Samad. Tapi faktanya semua komisi-komisi itu masih ada sampai hari ini. Sekarang kita sudah masuk era teknologi komunikasi 5G, Jendral Susno juga sudah wafat, tapi kisruh di KPK masih juga terjadi. Bahkan mungkin lebih parah.

Read More…

MiniKata Koran Cepat Detik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Dalam setiap kemelut hidup, pegangan terakhir kita adalah akal sehat. Karena ia adalah batas terakhir kesanggupan intelektual kita memahami dan menafsirkan realitas. Setiap persoalan yang berada di luar jangkauan akal sehat akan menerbitkan rasa takut, serba asing, membingungkan, kaotik. Bankrutnya sebuah bangsa juga bisa dilihat dari sejauh mana akal sehat masyarakatnya (common sense) mengalami cedera.

Tentang Tokoh

Hikmat Budiman |

Pembina Yayasan Interseksi

Penolakan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), atas fasilitas mobil dinas mewah tentu saja telah membetot perhatian dan kesadaran banyak orang. Sebelum itu, sebuah perubahan kecil tapi besar maknanya dalam etika politik dimulai ketika ia mengundurkan diri dari jabatan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera setelah ia terpilih sebagai ketua MPR. Belakangan ia juga mempelopori penolakan fasilitas penginapan mewah untuk sidang pelantikan presiden baru. Memperhatikan rekam jejaknya, saya percaya Wahid tidak sedang bermain-main dengan apa yang sering disebut politik pencitraan diri. Citranya sebagai politisi bersih sejauh ini lebih sebagai sebuah akibat daripada sebuah tujuan di dalam dirinya sendiri.

Catatan Tahun 2004

Hikmat Budiman |

Pembina Yayasan Interseksi

Tidak bisa dimungkiri bahwa Pemilu merupakan peristiwa politik paling krusial sepanjang tahun 2004 ini. Seluruh jaringan media massa setiap hari pasti memuat berita tentang isu-isu di seputar penyelenggaran pesta demokrasi tersebut. Di tengah kepanikan masyarakat menghadapi wabah flu burung dan demam berdarah, berita dan wacana tentang pemilu tidak pernah kekurangan peminat.

Hikmat Budiman |

Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Pengantar

Salah satu pemandangan yang paling mudah ditemui di banyak kota di Indonesia selama periode demokrasi belakangan ini adalah spanduk, poster, dan baliho berukuran raksasa yang menampangkan sosok-sosok para kontestan perebutan supremasi politik di masing-masing daerah melalui pemilihan umum (Pemilu) daerah. Muka-muka yang sebelumnya boleh jadi tidak banyak dikenal sebagai para penampang (selebritis) itu tiba-tiba menyerbu dan memenuhi kota, berebut ruang dan perhatian warga dengan reklame layanan sedot WC, guru menggambar, les musik, tawaran pinjaman dana, dan iklan-iklan komersial lain. Divisi dan hierarki sosial hadir secara kasat mata dalam bentuk distingsi antara penampang dan warga biasa yang (diharapkan) memirsa tampangan tersebut. Tentu saja ada banyak hal yang bisa dipersoalkan dengan ekstravagansa publisitas semacam itu, namun bagaimana pun itu semua adalah bagian dari praktik demokratisasi yang baru tumbuh. Pemilu adalah dasar di atas apa mekanisme utama demokrasi, yakni representasi politik formal, didirikan (Saward, 2006: 403).

Artikel MiniKata, Koran Cepat Detik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Gus Dur mundur mungkin hanya tinggal soal waktu. DPR dan MPR sekarang memang berisi gerombolan orang patah arang. Lembaga-lembaga negara akhirnya hanya menjadi upaya sistemik institusionalisasi keserakahan politik. Dalam situasi seperti ini, posisi paling aman adalah semacam sikap agnostik secara politis karena:

Setelah Pileg 2009 Berakhir

Hikmat Budiman |

Pendiri, Peneliti Senior Yayasan Interseksi

Saya merasa sangat senang karena tanggal 9 April 2009 telah berlalu. Setelah beberapa lama merasa muak dengan lintang-pukangnya visual kota, akhirnya saya bisa sedikit bernafas lega.

Mini-Kata, Koran Cepat Detik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Bagi Gus Dur tuduhan berbohong kepada publik yang dilontarkan oleh musuh-musuh politiknya jelas akan membuat hidupnya kurang nyaman sepanjang umur. Puluhan tahun ia membangun citra sebagai seorang humanis, demokrat, dan salah satu tokoh muslim paling toleran di dunia. Tiba-tiba ia harus melewatkan sisa hidupnya dengan beban dosa politik begitu besar. Itu pun kalau dia peduli. Kalau dia hanya menyambutnya dengan “gitu saja kok repot!”, maka musprolah sudah semua tuduhan itu.

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik

Hikmat Budiman

The Japan Foundation, Jakarta

Tepatkah sikap Kapolri Bimantoro menolak putusan Presiden baru-baru ini? Dalam situasi sekarang, jawaban apa pun pasti tidak lepas dari prasangka dan kepentingan politik. Yang mendukung, sebagian besar anggota DPR, jelas berkepentingan karena sejauh ini sikap kepolisian memang cenderung menguntungkan mereka. Apalagi jika ini dikaitkan dengan kemungkinan presiden mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen.

Sosiologi | Politik

Hikmat Budiman |

Pendiri, Peneliti Senior Yayasan Interseksi

Under the doctrine of state multiculturalism, we have encouraged different cultures to live separate lives, apart from each other and the mainstream. We have failed to provide a vision of society to which they feel they want to belong. (David William Donald Cameron, Perdana Menteri Inggris)^[1]

Pengantar

Multikulturalisme tentu saja mencakup banyak persoalan, tapi untuk kebutuhan diskusi ini, dan karena keterbatasan pemahaman saya sendiri, makalah ini hanya akan dibatasi pada beberapa pokok soal: Pertama, tentang problematik hak minoritas dalam konteks diversitas Indonesia; kedua, tentang bagaimana seharusnya negara berperan dalam banyak soal yang menyangkut nasib hidup kelompok-kelompok minoritas. Apakah negara seharusnya netral terhadap perbedaan (different blind) ataukah ia harus berani memihak dan memfavoritkan salah satu kelompok (etnis/agama). Dua pokok soal ini sekaligus akan dipakai untuk melihat bagaimana problematik multikulturalisme sebagai sebuah gagasan konseptual maupun sebagai sebuah kebijakan politik.

Sosiologi | Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Jakarta seperti sebuah kota yang hampir tumpas oleh amarah. Seluruh media massa jauh-jauh hari menghimbau orang berhati-hati ke luar rumah. AM Fatwa merengek meminta sidang DPR dipindah ke kompleks tentara, dan sebagian anggota dewan yang lain minta dipersenjatai. Seluruh kota ditikam ketakutan, dan bagian terbesar warganya terkurung dalam rasa cemas dan gelisah yang menyakitkan. Mereka yang ribut ngomong potensi kerusuhan, mereka juga yang paling cepat merasa ketakutan oleh bayangannya sendiri. Jantung ekonomi seperti hendak berhenti berdetak. Kekerasan seperti monster yang mengintai di setiap jendela. Orang-orang kaya tak lagi punya nyali pamer kemewahan di jalan-jalan yang kumuh: dan saya bisa menikmati Jakarta yang jauh lebih manusiawi, zonder kemacetan. Sangat dramatis!

Sosiologi dan Politik

Hikmat Budiman |

Pendiri, Peneliti Senior Yayasan Interseksi

Apa yang tertinggal bagi kita setelah Mahkamah Agung memutus bebas Akbar Tanjung adalah sebuah drama. Penuh suspensi, haru, dan sebuah akhir yang terlalu mudah ditebak. Memahaminya tidak lebih sulit dari menebak alur drama televisi. Mereka yang merasa dirinya memiliki keprihatinan pada nasib bangsa, dan berkepentingan dengan tegaknya pemerintahan yang relatif bebas korupsi, pasti melihat itu sebagai malapetaka hukum nasional. Mahkamah Agung bagi mereka bukan lagi benteng pelindung keadilan, tapi justru sebuah bungker tempat para perompak bisa berlindung dengan aman.

Liber Amicorum

Sebuah pagi di tahun 2000 (atau 2001 saya tidak ingat persis). Untuk pergi ke kantor saya di Gedung Summitmas, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta, seperti hari-hari sebelum itu, saya naik bis Patas AC jurusan Depok-Tanah Abang dari rumah kontrakan saya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Biasanya saya berhenti di halte bus di depan kantor Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), atau yang biasa juga disebut Komdak, di Jalan Gatot Subroto, sebelum saya melanjutkan kilometer terakhir menuju kantor di Gedung Summitmas I dengan naik bis Metromini ke arah Blok M. Tapi seperti sering terjadi sebelumya, karena tidak tahan dengan sesakan penumpang di dalam bis, pagi itu saya memutuskan untuk turun di perempatan Kuningan (waktu itu Underpass yang menghubungkan kawasan Mampang dan Jl. H.R. Rasuna Said belum dibangun). Yang masih saya ingat adalah, setelah turun dari bus saya lantas menunggu taksi kosong yang lewat. Kebetulan lokasi saya turun tidak begitu jauh dari kantor pusat perusahaan Taxi Blue Bird.

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Apakah terorisme tidak beragama? Ketika bom bunuh diri diledakkan dengan sepenuh-penuhnya semangat dan keyakinan pelakunya bahwa ia sedang berjihad, seperti yang telah diajarkan kepadanya oleh pimpinan atau mungkin gurunya, mengapa setelah itu hampir semua pihak menolak tindakan tersebut dikaitakan dengan agama mana pun?

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Dalam hidup sehari-hari, sebuah perumpamaan sering dipakai untuk menjelaskan hal rumit agar lebih mudah dimengerti. Semacam pintu darurat yang mau tidak mau harus dipakai ketika kita kehilangan kesanggupan untuk memberi informasi yang lebih terang. Banyak orang mengira bahwa untuk setiap soal rumit selalu ada perumpamaan yang bisa dipakai sesuka hati. Kita kadang lupa bahwa setiap perumpamaan pada dasarnya adalah simplifikasi. Dan setiap simplifikasi bukan lain adalah distorsi realitas. Orde Baru adalah contoh kekuasaan yang dihidupkan oleh politik distorsi realitas ini.

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Dalam kasus Ginanjar Kartasasmita, yang harus dipersoalkan bukan saja keseriusan pemerintah, melainkan juga kesungguhan kita memerangi korupsi. Mengapa orang ribut membela Ginanjar dengan pelbagai alasan?

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Memakai cara apa pun, tahta Abdurrahman Wahid sudah sulit dipertahankan. Agustus 2001 mungkin saatnya kita memberikan salam perpisahan pada orang yang semula begitu menjanjikan, tapi yang kemudian terbukti baru bisa berjanji. Namun jika Agustus nanti ia bisa bertahan, kemungkinan besar ia akan tetap di tahtanya sampai 2004. Sebab orang-orang partai politik akan mulai sibuk mempersiapkan pemilu, membikin janji-janji baru, membuncahkan lagi omong kosong, dan melupakan Wahid.

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Revolusi memakan anaknya sendiri. Tapi dalam kasus yang tengah menimpa Gus Dur, sebagian orang mungkin akan mengatakan “demokrasi tengah memangsa pendekarnya sendiri”. Sebutan “pendekar demokrasi” tentu saja didasarkan pada track-record aktivitas Wahid sebelum ia jadi presiden: Orang tahu bahwa dibanding tokoh-tokoh lain, Wahid adalah sosok yang lebih berakar pada gerakan-gerakan pro demokrasi vis a vis otoriterianisme Orde Baru waktu itu.

Tentang Tokoh | Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Kita tahu, orang sama sekali tidak butuh keberanian untuk menentang kekuasaan saat ini. Apa yang ditakutkan dari sebuah kuasa yang tangannya satu persatu telah dibuntungi: melalui undang-undang atau tap MPR. Artinya, relasi antara keberanian dan perlawanan dalam konteks kekuasaan kini sudah lenyap. Karena itu, pada diri para penentang yang bawel itu, kita juga tidak pernah bisa menemukan satu hal pun yang punya harga. Semuanya seragam, membebek, sampah politik.

Artikel Mini-Kata

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Sumber gambar: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/426600.

Sebuah masa, ketika pecah pagi berlalu di langit Athena. Seorang lelaki tambun, sekarang kita mengenalnya dengan nama besar, Socrates, biasa keliling kota menebarkan kesangsian. Suaranya berat sedikit parau, kata-katanya deras seperti hujan di bulan November. Lidahnya tajam, bilah pedang pernyataan perang pada segala yang mapan. A round peg in a square hole. Read More…

Artikel Mini-Kata Koran Cepat Detik.

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Banyak hal yang bisa berubah dalam 5 sampai 10 detik. Apa yang berharga dari kilas watku sesingkat itu? Bagi perokok berat seperti saya, itu adalah waktu untuk setiap hisapan penuh nikotin yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Cerita jadi lain bagi para produsen, pemburu dan pewarta berita sekarang. Bagi mereka 5 detik cukup untuk mengubah dunia. Kita sekarang berada di zaman ketika ideologi makin banyak ditertawakan, dan orang lebih percaya pada videologi.

Artikel Mini-Kata

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Kalau sebuah karya intelektual dibakar, yang dilalap api tentu bukan hanya kerja keras penulisnya, melainkan juga kehormatan seluruh kepala manusia yang punya otak waras. Ketika belakangan beberapa orang membakar buku-buku kiri, buruk rupa peradaban kita pun semakin memalukan.

Artikel Mini-Kata

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

sumber: https://www.indictoday.com/quick-reads/tales-mahabharata-vidura-niti-part-iv-viduras-exhortation-dhritarashtra/

Malam itu apa yang dirasakan Destarastra ketika Perang Kurukshetra, atau yang di Jawa disebut Bharatayudha, berakhir, dan seluruh amarah mengendap jadi debu, lalu bisu, dan angsana yang luruh? Dari cerita Sanjaya ia menyaksikan robohnya kehormatan jadi sederet panjang pekuburan. Seratus anak-anaknya bertumbangan, tumpas seperti batang-batang rumput disabit para pembuka lahan. Read More…

Rough-Draft. Catatan tahun 2010

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Pengantar

Belum lama ini, menteri Suryadharma Ali (SA) mengeluarkan pernyataan tentang kelompok Ahmadiyah sebagai kelompok keyakinan yang harus dibubarkan karena dianggap menyimpang dari dan menodai ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia. Ia merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang telah dikeluarkan tahun 2008 yang lalu yang, antara lain, juga merujuk kepada PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama. Tidak lama berselang, dalam suasana Lebaran Idul Fitri 2010, terjadi kekerasan terhadap kelompok HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Ciketing, Bekasi, yang diduga dilakukan oleh anggota-anggota kelompok Front Pembela Islam (FPI). Dugaan ini sudah dibantah oleh pimpinan FPI (Kompas, 13/9/2010). Isu krusial di balik aksi brutal terhadap kelompok HKBP di Bekasi adalah soal pendirian rumah ibadah. Salah satu rujukan yang banyak diperdebatkan dalam kasus pendirian rumah ibadah juga SKB, yakni SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Lampiran untuk buku Kota-kota di Sulawesi

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Pengantar

Dalam periode 15 tahun terakhir Sulawesi telah makin berkembang menjadi salah satu kawasan terpenting di wilayah timur Indonesia. Beberapa kalangan secara tidak resmi bahkan sering merujuk Makassar, salah satu kota terpenting di Sulawesi, sebagai ibu kota Indonesia (Bagian) Timur. Selain karena perkembangan fisik kota Makassar belakangan ini, dalam konteks yang lebih luas sebutan seperti itu tentu saja tidak terlalu mengejutkan mengingat kawasan Sulawesi memang telah mengalami perkembangan politis sangat dinamis sejak dimulainya era demokrasi lokal dan otonomi daerah belakangan ini. Cukup aman untuk mengatakan bahwa dari sisi terbentuknya wilayah-wilayah urban baru dan desentralisasi politik, setelah Sumatra, Sulawesi merupakan wilayah yang mengalami perkembangan paling dinamik di Indonesia. Pada tingkat provinsi, misalnya, sejak berakhirnya era Orde Baru terdapat dua provinsi baru dibentuk (Gorontalo dan Sulawesi Barat). Read More…

Catatan Tahun 2002

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Keterangan Foto: “[Civil Rights March on Washington, D.C. [Dr. Martin Luther King, Jr. and Mathew Ahmann in a crowd.], 8/28/1963" Original black and white negative by Rowland Scherman. Taken August 28th, 1963, Washington D.C, United States (The National Archives and Records Administration). Colorized by Jordan J. Lloyd. U.S. Information Agency. Press and Publications Service. ca. 1953-ca. 1978. https://catalog.archives.gov/id/542015.

Dalam ranah kepustakaan politik liberal terminologi “civil rights” lebih kurang mengacu pada seperangkat kebijakan publik yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang akan diperlakukan secara adil oleh masyarakatnya. Ini dimaksudkan untuk mencegah dan/atau menanggulangi pelbagai bentuk diskriminasi. Cukup jelas bahwa gagasan tersebut berkembang di atas landasan klasik bahwa “all (wo)men are created equal”--sebuah gagasan yang terang-terangan ditolak oleh dua orang peletak dasar-dasar filsafat Barat sendiri, Socrates dan Aristoteles. Bersama dengan isu Perang Dingin antara Barat dan Komunisme serta dekolonisasi, isu-isu tentang “civil rights” pernah menjadi wacana dominan di Eropa dan Amerika. Untuk konteks Amerika Serikat, misalnya, perkembangan konsep “civil rights” boleh jadi mengacu pada praktik-praktik diskriminasi rasial kulit putih atas kulit hitam.

Politik dan Hiburan

Hikmat Budiman |

Direktur Eksekutif Populi Center, Jakarta

Kita telah kehilangan seluruh hak kita dimulai dengan hilangnya hak kita untuk bicara. Dalam The Republic of Silence Sartre menuliskan kalimat tersebut dengan timbre suara mengerang dan menerjang di dekade 1940-an. Persisnya pada bulan september 1944, ketika Prancis sedang berada di bawah dan mencoba melawan pendudukan Jerman, dan ia sendiri menjadi bagian dari gerakan yang dikenal dengan France Resistance itu. Sebagian menduga ia merupakan salah satu pemimpinnya, tapi sebagian yang lain kemudian menyadari bahwa peran Sartre di sana telah terlampau dilebih-lebihkan.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Banyak peristiwa konyol yang lewat begitu saja di wilayah panca indera kita belakangan ini. Orang ramai mengumpat kemacetan jalan-jalan raya di Jakarta, tapi ketika gubernur DKI memberi sebuah solusi dengan introduksi Busway, yang dilakukan banyak orang hanya memaki. Tapi di situlah letak soalnya, kalau kepentingan orang kaya terganggu, dan politik sudah terlalu lama identik dengan manipulasi.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Negara didaulat memiliki wewenang mutlak penguasaan atas mesin-mesin kekerasan yang paling menghancurkan, konkretnya militer, karena ia didirikan justru untuk memenuhi rasa aman warganya. Konkretnya, di tangan negara secara ideal orang membayangkan bahwa kekerasan tidak akan melela tanpa kendali. Penggunaan mesin kekerasan dalam perspektif semacam ini terutama ditujukan untuk kepentingan keselamatan warga dari kemungkinan ancaman kekerasan pihak lain.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Almarhum Nietzche menuding demokrasi tidak lebih dari “a mania of counting nose”. Nietzche mungkin terlampau berlebihan, tapi bukan berarti aforismanya itu sama sekali tidak relevan untuk konteks politik kita sekarang. Setelah tgl. 20 September 2004, eksistensi kita dalam demokrasi akan dikonversikan menjadi angka-angka. Ketika sudah menjadi barisan angka, rakyat pada dasarnya menjadi sebuah entitas yang sangat (trans)portable, bisa dibawa ke mana-mana, sangat mudah dimanipulasi menjadi tampilan grafik visual di layar TV atau pagina media cetak. Angka-angka statistik hasil sebuah Pemilu adalah bukti dukungan politik yang paling dipercaya dalam demokrasi.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Dalam Pemilu presiden putaran kedua, peluang pasangan Megawati/Muzadi dan Yudhoyono/Kalla bisa diasumsikan lebih kurang sama. Lantas apa yang harus dilakukan setelah kartu suara dicoblos, dan angka-angka kemenangan ditetapkan. Salah satu kelemahan kita sejauh ini adalah karena sebagian terbesar energi kita habiskan untuk mengurusi pemilu, seolah demokrasi melulu identik dengan itu. Sekarang, ketika pilihan yang tersisa hanya tinggal dua kandidat dan Golput, sudah saatnya fokus perhatian kita digeser pada proses demokrasi pasca Pemilu.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden secara definitif tgl 22 Mei 2004, pemeo Latin mens sana in corpore sano sudah harus dibaca secara kritis. Ungkapan “jiwa sehat dalam tubuh sehat” tersebut tampaknya telah mengimposisi nalar kita dengan sebuah commonsense bahwa, dalam konteks Pemilu presiden kali ini, hanya mereka yang fisiknya sempurnalah yang bisa jadi (calon) presiden. Artinya, commonsense seperti ini telah melahirkan cara berpikir yang potensial menjadi praktek diskriminasi seperti sinyalemen Komnas HAM tentang kasus Abdurahman Wahid.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Tahun 2004 ini, sebagian besar rakyat pemilih akan disergap kebingungan menghadapi Pemilu beberapa bulan ke depan. Bukan hanya karena Pemilu sekarang berlangsung dalam cara baru yang jauh lebih rumit, tapi terutama karena untuk pertamakalinya dalam periode enam tahun belakangan ini, kompetisi antara kekuatan lama dan baru akan muncul lebih terbuka dalam kontestasi politik formal.

Sosiologi dan Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Kalau segalanya berjalan sesuai rencana, dua peristiwa besar akan mendominasi politik di Indonesia pada tahun 2014, yakni pemilihan umum (pemilu) legislatif pada tgl. 9 April 2014, dan pemilu presiden/wakil presiden pada bulan Juli 2014. Daftar pemilih tetap (DPT) nasional yang dikeluarkan komisi pemilihan umum (KPU) mencatat ada 186.172.508 jumlah penduduk dengan hak pilih (Kompas. Com, 20/2/2014), yang akan diperebutkan oleh para kandidat dan, ini yang paling mencemaskan sebagian orang tapi menyenangkan sebagian yang lain, triliunan rupiah dana yang akan beredar dan dihabiskan oleh seluruh pihak baik individu maupun institusi untuk membiayai seluruh kebutuhan dan tahapan penyelenggaraan dua pemilu raya tersebut. Di luar itu, paling tidak sampai tahun 2019 yang akan datang, dalam rentang lima tahun di Indonesia berlangsung ratusan pemilihan umum daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Demokratisasi selama 16 tahun ini telah menjadikan Indonesia salah satu negeri paling sibuk di dunia dengan pemilihan umum.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Beberapa hal membuat banyak pihak mulai mencemaskan jalannya Pemilu yang akan datang. Jumlah partai peserta Pemilu kali ini memang lebih kecil dari jumlah kontestan tahun 1999 yang lalu. Tapi itu bukan berarti masalah yang akan kita hadapi menjadi lebih mudah. Problem kotak dan kertas suara, misalnya, bukan hanya menunjukkan tidak profesionalnya kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi juga dikhawatirkan akan merepotkan masyarakat pemilih. Tapi jauh-jauh hari, anggota KPU malah lebih sibuk dengan program sosialisasi ke luar negeri daripada membenahi banyak masalah ruwet infrastuktur pemilu di dalam negeri.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Sebuah kekuasaan yang terlampau besar kepala selain akan cepat kehilangan ide-ide cerdas, juga akan mengundang cara matinya sendiri. Bukan saja karena ia dihidupkan oleh sekelompok orang dungu yang, karenanya, serba sok tahu, melainkan juga karena ia telah menjadi sebuah dunia di dalam dirinya sendiri. Satu wilayah yang demikian rapat menolak lalulintas harapan dan suara yang lain. Semacam sebuah rasionalitas yang serba tertutup dan inferior sebenarnya, tapi sekaligus berpotensi menghancurkan segala hal baik. Mereka yang hidup dalam orbit kekuasaan seperti itu, biasanya melulu bertindak atas nama dan untuk purbasangka. Hidup seperti berpusing dalam labirin paranoia. Politiknya sarat dengan pelbagai upacara besar, dan pengulangan kalimat-kalimat norak.

Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Share

Tidak semua orang setuju Shakespeare soal nama. Bekas aktivis penentang Soeharto di masa lalu, misalnya, konon ada yang memberi anaknya nama “Gempur Soeharto” dan “Tikam Soeharto”. Itu artinya, sebuah nama juga bisa bicara banyak tentang pelbagai peristiwa politik pada satu periode historis tertentu. Sebuah nama, dengan kalimat lain, juga sering merupakan satu usaha untuk menautkan diri seseorang dengan pengalaman tertentu di masa lalu, sambil membebankan harapan untuk hari depan. Nama, singkatnya, adalah juga doa, permintaan yang baik dari makhluk kepada yang Mahasegala.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

Dewan Pembina Yayasan Interseksi, Jakarta

Gibran, penyair romantik dari awal abad ke-20 itu, kita tahu, pernah menulis tentang anak. Bagi saya yang tidak tekun membacanya, kata-kata Gibran sering terasa lebih mirip parabel atau, kalau bukan itu, sebut saja alegori sentimentil. Menyayat sesaat kadang menggugat di lain tempat, tapi tak cukup kuat untuk mengguncang. Mungkin, karena ia hidup dalam lingkungan yang tak banyak dikotori bau ompol, dan rengekan tengah malam yang bikin kesal. Pria kelahiran Bishari, bagian utara Lebanon, ini sebenarnya lebih suka mengaku dirinya seorang pelukis. Karya penulisannya cukup popular dan banyak terjual, termasuk di Indonesia sampai dekade 1990an, tapi tidak pernah benar-benar disambut hangat atau dianggap serius oleh kalangan kritikus sastra. Tapi sampai hari ini, sepotong kalimatnya, “anakmu bukan anakmu, tapi anak sang Mahahidup”, itu tak pernah gagal menghadirkan gema. Orang banyak mengenang itu dengan hati penuh takjub. Di Indonesia kalimat ini cukup sering dikutip menjadi sejenis inspirasi untuk banyak soal. Mungkin hanya karena ia terdengar begitu tak galib di telinga. Waktu itu.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Pengantar

Meskipun mungkin akan terkesan terlampau mengada-ada bahkan ahistoris untuk mengatakan bahwa riwayat kekuasaan politik pada sebuah masyarakat senantiasa berulang dalam pola yang relatif sama untuk jangka waktu yang sangat lama, tapi untuk konteks politik Indonesia kontemporer, pernyataan seperti itu tampaknya tetap tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya tgl 21 Mei 1998 yang lalu, misalnya, ia tidak menggunakan istilah apa pun yang bisa dicari dalam kamus politik modern melainkan satu istilah yang bisa mengantarkan konotasi konseptual kita pada kisah kekuasaan ratusan tahun yang lalu di zaman kerajaan Mataram Hindu, yakni istilah “lengser” atau lengkapnya “lengser keprabon” yang artinya tidak bisa tidak kecuali meninggalkan tahta keprabuan atau kerajaan.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Kekuasaan dan kemuliaan pada mulanya bolehjadi merupakan dua wilayah yang berbeda sama sekali. Untuk keperluan tulisan ini cukuplah dikatakan bahwa, kalau yang pertama berasosiasi pada otoritas dan kepatuhan, yang kedua berasosiasi pada keagungan dan penghormatan. Kuasa mengisyaratkan kemampuan mempengaruhi bahkan memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu, kemuliaan mengisyaratkan aura, semacam getar ganjil yang menerbitkan ketakziman pihak lain. Kekuasaan adalah terminologi politik, sedangkan kemuliaan bisa diperlakukan sebagai terminologi kultural.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Abdurrahman Wahid adalah kontoversi di dalam dirinya sendiri. Bahkan ketika tahta tertinggi telah direnggutkan darinya ia tetaplah sebuah kontroversi. Bagi orang seperti Wimar Witoelar, kegagalan Wahid mengelola kekuasaan lebih karena ia tidak bisa diimbangi secara cerdas oleh masyarakatnya. Untuk orang tipe Amien Rais, kegagalan yang sama justru timbul karena faktor Wahidnya sendiri. Kalau sikap Wimar bolehjadi didorong oleh kekaguman yang sering tidak kritis, Amien lebih mungkin dirangsang oleh rasa geram yang tidak rasional.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Dalam tradisi sosiologi, terbentuknya negara modern merupakan bagian dari proses rasionalisasi. Bagi Max Weber, misalnya, rasionalisasi adalah rangkaian sistematik operasi rasionalitas pada konteks sosial dan kebudayaan. Proses ini berlanjut menjadi modernisasi pada level kemasyarakatan melalui perluasan dan diferensiasi ekonomi kapitalis serta munculnya negara modern. Modernisasi, dengan demikian, mencakup pembentukan perusahaan-perusahaan kapitalis yang bersifat publik dan terpisah dari dunia domestik, serta terbentuknya institusi politik rasional berupa negara modern.

Sosiologi

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Narasi tentang Internet dalam Ilmu Sosial

Secara sederhana, internet mungkin bisa dipahami pertama-tama sebagai sebuah cara atau metode untuk mentransmisikan bit-bit data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh dunia. Arsitektur internet menyediakan beberapa teknologi pengelolaan data digital sehingga informasi-informasi yang dikirim tersebut bisa dipecah menjadi beberapa paket, lantas dikirim melintasi jaringan antar komputer, dan akhirnya ditata ulang oleh komputer penerima. Semua jenis informasi pada prinsipnya akan diperlakukan sama dalam arti bahwa bit-bit tersebut akan dikirim dengan cara yang sama tidak peduli apakah itu merupakan representasi teks, audio, gambar, atau video.[1] Bolehjadi karena itu pula banyak orang yang menganggap internet sebagai teknologi bersifat netral.

Sosiologi, Teknologi

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Antara praktek politik dan praktek bisnis industri pasti bertaut kepentingan. Lebih dari itu, dalam banyak kasus di Indonesia, misalnya, baik pebisnis dalam industri maupun politisi dalam politik, keduanya memiliki tujuan akhir yang sering sama: kemakmuran ekonomis bagi dirinya. Industri mengerahkan modal raksasa untuk teknologi pemasaran dengan tujuan meraih keuntungan yang jauh lebih besar. Teorinya jelas: makin besar modal yang dikeluarkan, makin besar kemungkinan pasar bisa dikuasai, dan makin besar pula keuntungan yang diproyeksikan akan diraih. Metode konvensional yang paling banyak dipakai adalah melalui iklan. Dalam politik, kita juga sering mendengar kabar tentang begitu besarnya kapital yang harus dikerahkan oleh seorang politisi untuk mendapatkan dukungan politik dalam sebuah plebisit. Bedanya, kalau profit dalam industri mengindikasikan bisnis yang sehat, profit ekonomis yang ingin diraih politisi justru mengindikasikan politik yang sakit.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

“Tiga surat kabar yang memusuhi
jauh harus lebih ditakuti daripada seribu bayonet.”
(Napoleon Bonaparte)

Saya yakin Abdurrahman Wahid pasti membaca George Orwell. Dalam karya distopiannya, 1984, Orwell memperlihatkan bagaimana sebuah kuasa total diterjemahkan secara konkret menjadi pelbagai operasi pengawasan visual (visual surveillance). Kekuasaan jadi tampak bersifat omnipresent, hadir di mana-mana, melotot tajam melalui telescreen raksasa. Kalimat “Big Brother is always watching you” dipakai Orwell sebagai sejenis pemakluman tentang sebuah rezim yang omnipotent sekaligus omniscient, mahakuasa sekaligus mahatahu. Sebuah kuasa yang bersifat omnes et singulatim, mencakup semua dan segalanya, total. Sejarah seperti sedang berkerut menjadi sebuah ruang sempit, dan hidup harus menyerah pada teror. Dan setiap saat adalah langkisan kecemasan.

Sosiologi, Teknologi

Hikmat Budiman |

Peneliti Junior Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Share

Sejak Kamis 21 Mei 1998, ada yang harus berubah dalam ingatan kita. Kota lautan api bukan lagi Bandung, tapi Jakarta. Hari itu kita menyaksikan puncak dari segala kemelut.

Macam-macam soal beraduk, kemudian api menghanguskan semuanya. Kehalusan pekerti yang berpuluh tahun dijadikan semacam topeng untuk menutupi kelancungan, berakhir dengan serangkaian prilaku biadab dan memalukan.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

Peneliti Independen, Jakarta

Share

Kondisi politik Indonesia hari ini pantas membuat kita murung menatap masa depan. Menjelang tahun 2000, seperti halnya di dunia komputer, pada dasarnya kita masih belum lepas dari ancaman millenium bug. Dalam wacana komputer, istilah kutu millenium mengacu pada ketidakmampuan komputer mengelola angka tahun kalender lebih dari dua digit. Tahun 2000 akan diperlakukan sama dengan tahun 1900. Akibatnyal seluruh urusan kacau balau. Dalam wacana politik, itu bisa berarti ketidaksiapan kerangka berpikir kita menghadapi realitas hidup yang makin kompleks dan beragam di zaman baru. Akibatnya, seluruh tatanan bisa ambruk.

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Dari mana sebenarnya masa depan bermula? Di masa kanak-kanak kita, masa depan dikurung dalam kerangkeng pemahaman konseptual tentang cita-cita: harapan yang belum (tentu) datang. Tapi masa depan ternyata memang tidak lebih dari sekedar sebuah ide. Bagi peziarah kultural seperti Octavio Paz, misalnya, masa depan pada dasarnya bukanlah periode historis yang membentang dalam horison, sudah ada di sana dan, seperti gadis remaja yang belum disunting, menunggu kita mendatangi dan meminangnya dengan wajah gemilang. Sebaliknya, ia adalah sebuah konsep yang secara partikular diperkenalkan oleh modernitas. Tepatnya, ketika tradisi Judeo-Kristian masyarakat Eropa mengintervensi proses pemetaan sejarah sekular, dan menawarkan sebuah historisitas yang khas miliknya: sejarah sebagai sebuah rangkaian teleologis linear yang diderivasikan dari konsep-konsep biblikal. Ada awal yang bisa dilacak, dan akhir yang bisa dinubuat. Ada awal penciptaan, dan sorga sebagai sebuah akhir.

Hikmat Budiman

Sosiologi, Politik

Hikmat Budiman |

The Japan Foundation, Jakarta

Share

Menjelang pemilu, wacana tentang ruang publik (public sphere) kembali relevan paling tidak karena beberapa alasan. Pertama, ruang publik terlanjur diidentikkan dengan proses pembentukan opini publik, dan opini publik dianggap penting karena diasumsikan bisa mendesakkan putusan-putusan politik. Dalam pemilu, idealnya program-program politik kontestan dibawa ke lingkar publik, dan dijadikan wacana terbuka untuk dievaluasi di dalam pasar suara pemilih. Pertanyaannya, bisakah publik mendesakkan perubahan politik melalui suara mereka dalam pemilu kali ini.