(Liber Amicorum untuk) Muridan dan Rekognisi untuk Papua

Liber Amicorum


“Blog

Sebuah pagi di tahun 2000 (atau 2001 saya tidak ingat persis). Untuk pergi ke kantor saya di Gedung Summitmas, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta, seperti hari-hari sebelum itu, saya naik bis Patas AC jurusan Depok-Tanah Abang dari rumah kontrakan saya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Biasanya saya berhenti di halte bus di depan kantor Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), atau yang biasa juga disebut Komdak, di Jalan Gatot Subroto, sebelum saya melanjutkan kilometer terakhir menuju kantor di Gedung Summitmas I dengan naik bis Metromini ke arah Blok M. Tapi seperti sering terjadi sebelumya, karena tidak tahan dengan sesakan penumpang di dalam bis, pagi itu saya memutuskan untuk turun di perempatan Kuningan (waktu itu Underpass yang menghubungkan kawasan Mampang dan Jl. H.R. Rasuna Said belum dibangun). Yang masih saya ingat adalah, setelah turun dari bus saya lantas menunggu taksi kosong yang lewat. Kebetulan lokasi saya turun tidak begitu jauh dari kantor pusat perusahaan Taxi Blue Bird.

Ketika sedang menunggu itulah, dalam sergapan hirukpikuk bising suara mesin berbagai kendaraan, tiba-tiba sebuah speda motor dengan pemotor berhelm cakil (full-faced) menepi ke arah saya berdiri. Bukan motor bebek, tapi motor yang ukurannya lebih besar, yang di Indonesia biasa disebut motor laki-laki. Entah Honda GL Pro atau merek lain. Mungkin juga Yamaha RX King. Saya sudah banyak mendengar bahwa para jambret atau copet atau pelaku kejahatan serupa biasanya naik motor Yamaha RX King. Konon karena motor ini tarikan pertamanya lebih bertenaga, lebih cepat dari motor lainnya, sehingga memberi para kriminal itu keunggulan sedikit waktu untuk melarikan diri secepatnya.

Kembali ke cerita di atas, saya mulai merasa cemas ketika motor itu menepi ke arah saya, dan lebih cemas lagi ketika pengemudinya menghentikannya persis di depan saya. Hidup di Jakarta bagi orang yang berasal dari kota kecil seperti saya harus selalu siap dengan segala kemungkinan buruk. Tapi saya mencoba menghibur diri bahwa mungkin saja pemotor itu mau menanyakan arah atau jalan ke tempat tujuan tertentu.

Tanpa menurunkan standard motornya, si pemotor itu lantas membuka separuh helmnya sehingga kelihatan jelas mukanya tapi tidak bisa dilihat kepalanya secara utuh. Sebelum bicara ia melepas helmnya, menaruhnya di atas tangki bensin motor, melempar sebuah senyum lebar, dan berseru, “kamu ngapain di sini?” Suaranya cukup keras karena harus mengatasi lintang-pukang keramaian jalanan yang sangat sibuk di pagi hari itu.

Orang yang saya kira tukang jambret itu ternyata adalah Muridan, yang mungkin sudah hampir 10 tahun tidak pernah bertemu saya. Bagi saya perjumpaan itu sedikit terasa surreal, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa saya akan bertemu orang ini dalam kondisi dan situasi seperti itu pula. Ketika ia membuka seluruh helmnya, satu perubahan besar segera tampak: rambutnya yang dulu cukup lebat dan gondrong sudah mulai habis dari bagian di atas dahi terus ke belakang. Saya sedikit senang karena kali ini saya bisa sedikit lebih baik darinya: meskipun rambut saya juga sudah mulai mengalami kerontokan, tapi kondisinya masih jauh lebih lebat daripada rambutnya.

Senyumnya lebar, dan wajah ramahnya mengusir habis kecemasan yang sempat menyergap saya tadi. Setelah itu kami sempat ngobrol sebentar tentang beberapa hal, meskipun tidak bisa berpanjang lebar karena situasi kami yang tengah berada di pinggir jalan yang sedang sangat ramai, dan karena saya harus segera naik taxi agar tidak terlambat masuk kantor. Tapi bahkan sampai hari ini saya tetap tidak habis pikir bagaimana dia masih bisa mengenali saya di tengah semerawutnya lalu-lintas Jakarta, perubahan fisik karena dimakan waktu dan perubahan metabolisme tubuh, dan setelah berbilang masa tidak pernah bertemu. Kesimpulan saya: Muridan adalah tipe orang yang tidak pernah lupa kepada orang yang pernah dikenalnya, baik lupa dalam pengertian ingatan maupun lupa dalam pengertian lupa-diri karena status atau kedudukan baru. Ia juga yang sangat awas terhadap detail, karena bisa cepat mengenali saya di tengah keriuhan suasana pagi hari di jalan raya di Jakarta.

Waktu dia bilang dia kerja di LIPI, kening saya juga sempat mengernyit: lulusan Sastra Prancis UI kerja di LIPI? Tapi keheranan itu menguap cepat oleh ingatan saya tentang Muridan di masa lalu.

Saya mengenal Muridan sejak akhir tahun 1980an, waktu kami masih sama-sama kuliah di jurusan Sastra Prancis. Muridan di universitas Indonesia (UI) angkatan 1986, sedangkan saya di universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1987. Pada 1989 Muridan bersama rombongan mahasiswa Sastra Prancis UI mengadakan studi banding ke kampus kami di UGM. Muridan menjadi pembicara dengan tema tentang gerakan mahasiswa di Prancis 1968, dan saya, yang waktu itu sudah mulai merangkap kuliah di Jurusan Sosiologi UGM, diminta kawan-kawan Sastra Prancis UGM untuk menjadi moderator. Apa yang dilakukan oleh Muridan di Sastra Prancis UI saya kira juga besar pengaruhnya bagi kami di UGM, terutama karena kunjungan tersebut berhasil memecah kebekuan mahasiswa-mahasiswa Sastra Prancis yang cenderung super eksklusif. Di UGM paling tidak, tapi yang kemungkinan juga tidak jauh berbeda dengan di UI.

Sejak itu sampai pertemuan di pinggir jalan tadi, saya dan Muridan tidak pernah benar-benar dekat secara personal. Bahkan ngobrol panjang pun rasanya tidak pernah. Hubungan kami, sedikit banyak, malah diwarnai oleh rivalitas konyol antara mahasiswa UI dan UGM yang, betapapun menerbitkan malu ketika dikenang sekarang, tetap bisa merangsang kita tersenyum dan memandang itu kembali sebagai keindahan masa lalu. Bagi sebagian mahasiswa waktu itu, di UGM paling tidak, rasanya kurang keren kalau sama sekali tidak berseberangan dengan mahasiswa UI. Apalagi dalam momen-momen yang melibatkan banyak mahasiswa dari kampus lain.

Tapi bahkan ketika itu pun saya sudah tahu bahwa Muridan adalah jenis manusia yang sangat berbeda dari saya. Dia mahasiswa yang sangat serius. Bukan serius dalam arti menjadi mahasiswa yang rajin belajar dan hanya mengejar nilai di ujung semester, tapi benar-benar serius mendekatkan apa yang ada di otaknya dengan apa yang dilakukannya. Dan dengan itu ia juga berusaha mengubah lingkungannya. Kalau saya tidak salah ingat, baru pada era Muridanlah jurusan Sastra Prancis UI mau datang studi banding ke UGM. Muridan pula yang menggagas dan memelopori pertemuan tahunan mahasiswa Sastra Prancis se-Indonesia. Pertemuan pertama dilangsungkan di kampus UI, Depok, dan itulah pertama kalinya saya masuk ke dalam kampus UI yang baru. Saya tidak tahu apakah kegiatan tersebut masih berlangsung atau tidak saat ini, tapi kalau masih berarti Muridanlah salah satu tokohnya yang paling pantas dikenang. Dalam forum-forum diskusi antar-mahasiswa Sastra Prancis yang sempat saya ikuti, Muridan adalah inisiator dan organisatornya sekaligus, sedangkan saya cukup puas hanya menjadi forum tormentor belaka.

Di luar forum-forum diskusi antar-mahasiswa, saya dan Muridan juga beberapa kali berbalas argumen dalam artikel-artikel kami di surat kabar. Yang saya suka dari polemik kecil-kecilan kami sesungguhnya bukanlah pertukaran adu argumennya tapi lebih karena honor yang diberikan oleh surat kabar itu cukup tinggi untuk ukuran kami waktu itu. Kalau mau hidup sedikit hemat, honor satu artikel di surat kabar Berita Buana, misalnya, cukup untuk biaya hidup mahasiswa lebih dari dua bulan di Yogyakarta. Sekali lagi Muridan berjasa membantu mempermudah hidup saya dalam mendapat penghasilan tambahan untuk bertahan hidup dan membeli beberapa buku.

Ketika akhirnya saya keluar dari Sastra Prancis tanpa menyelesaikannya, dan sepenuhnya berpindah ke jurusan Sosiologi di Fisipol UGM, Muridan tetap menekuni Sastra Prancis sampai selesai. Mungkin itu adalah bukti lain bahwa ia adalah orang yang selalu serius dalam hal apa pun. Tapi pikiran jahil saya kadang menduga bahwa jangan-jangan dia tidak pindah ke jurusan lain karena di Sastra Prancis ada hal istimewa yang sangat rugi kalau ditingalkan. Hal istimewa itu adalah Reilla, perempuan yang menjadi tambatan hatinya sejak masih mahasiswa, lantas dinikahinya, dan memberinya anak-anak yang keren. Ketika saya fokus kuliah di jurusan Sosiologi, otomatis saya tidak pernah lagi berhubungan dengan Muridan. Saya hanya sesekali mendengar namanya dari adik-adik kelas saya yang kebetulan menghadiri acara pertemuan mahasiswa Sastra Prancis se-Indonesia periode berikutnya, yang masih bisa dihadiri (dan diceramahi juga saya kira) oleh Muridan.

profile image

Muridan Satrio Widjojo di kantor Yayasan Interseksi, Jakarta, 26 April 2007




Singkatnya, Muridan benar-benar berada di luar radar di kepala saya, sampai pertemuan tidak terduga di sebuah pagi di pinggir jalan di perempatan Kuningan Jakarta itu. Dia menempuh jalan menjadi seorang ilmuwan/peneliti yang benar-benar penuh komitmen, dan aktivis yang sangat kukuh mengadvokasi nasib masyarakat Indonesia terutama di Papua, sedangkan saya tetap menjadi seorang vagabond yang tidak tentu ke mana arah yang akan saya tuju. Tapi pada saat-saat tertentu jalan hidup kami kadang bertemu pada titik-titik persamaan yang menyenangkan. Muridan pernah cerita bahwa sekarang kemampuan bahasa Prancisnya sudah jauh menurun, meskipun masih cukup lancar untuk membaca literatur. Saya menimpalinya bahwa kondisi kemampuan bahasa Prancis saya bahkan jauh lebih buruk, karena bahkan sekadar untuk membaca pun saya sudah benar-benar tersengal-sengal.

Setelah pertemuan pagi itu, tidak terhitung lagi berapa kali saya bertemu dan berdiskusi dengannya. Lambat tapi pasti saya kira saya sudah berubah mulai menjadi pengagum Muridan. Menjadi tua memberi kami bekal cukup banyak untuk tumbuh terus dalam sikap saling mengagumi dan mengembangkan sikap saling respect sangat tinggi di antara kami berdua.

Tapi saya tidak pernah bekerja dalam satu tim dengannya. Kami memang pernah sebentar membicarakan kemungkinan membuat program di Papua, tapi pembicaraan itu tidak pernah berlanjut. Beberapa kali saya mengundangnya ke kantor saya untuk membuat presentasi tentang proyek-proyek risetnya di Papua, dan dalam setiap presentasinya dia bukan hanya seorang akademisi atau peneliti yang hebat tapi juga seorang penutur yang sangat fasih. Dalam forum-forum besar mungkin dia berbicara dengan bahasa yang lebih terjaga karena yang dibahasanya adalah soal-soal yang sensitif secara politik. Tapi dalam forum-forum diskusi yang lebih terbatas, seperti yang biasa dilakukan di kantor saya waktu itu, ia akan tampil jauh berbeda dan lebih bebas. Gaya bicaranya sudah seperti para dalang wayang, yang bisa bercerita sangat lancar dan memikat pendengar/penontonnya. Muridan yang serius bisa menjadi pembicara yang sangat pandai memancing gelak tawa. Karena keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari warga Papua demikian intensif, bahasa Indonesia yang digunakan Muridan bahkan sangat kental berlogat Papua.

Terakhir kali Muridan datang ke kantor saya di Tanjung Barat adalah ketika ia ingin melakukan wawancara untuk kajiannya yang lain. Saya sudah tidak ingat lagi kajian tentang apakah itu. Yang saya ingat dia meminta pendapat saya tentang beberapa kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai kemudian maut memisahkan persahabatan kami, dan saya hanya bisa mengantar kepergiannya dalam doa, dan berton-ton kenangan yang meluap menjadi air mata. Selebihnya, seperti kata orang, adalah sejarah.

Muridan dan Rekognisi untuk Papua

Muridan tentu saja dikenal cukup luas karena penelitian dan komitmennya pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Papua. Meskipun lebih dikenal bahkan mungkin bisa disebut identik dengan Papua, tapi disertasi doktoral Muridan bukan tentang Papua melainkan tentang pembentukan aliansi dalam pemberontakan Pangeran Nuku dari Tidore di Kepulauan Maluku. Tentu saja sudah banyak dibicarakan bahwa pilihan tema tersebut mengesankan sebuah jalan melingkar yang ditempuh Muridan dalam melihat persoalan Papua, karena Tidore dan Papua adalah dua wilayah yang sudah sejak lama terhubung satu dengan lainnya secara erat. Karya akademik tebal Muridan tentang Papua ditulis untuk kebutuhan tesis masternya di Jurusan Antropologi UI. Sayangnya, sampai ketika saya menulis esai kenangan ini saya tidak berhasil mendapatkan salinannya. Upaya pencarian saya di internet tidak membuahkan hasil, dan kolega Muridan di LIPI juga tidak dapat membantu karena perpustakaan di sana sering kali tutup selama era pandemi covid-19 ini.

Jejaknya dalam persoalan-persoalan Papua mungkin merupakan salah satu bukti tentang sosok Muridan yang tidak pernah berhenti hanya menjadi seorang peneliti. Seperti yang pernah saya saksikan ketika kami masih sama-sama berusia muda, ia bukan tipe peneliti sosial yang hanya mengamati secara teliti dan mengambil jarak dengan masyarakat yang ditelitinya, melainkan masuk terlibat ke dalam praktik hidup sehari-hari mereka dan dari sana secara bersama-sama ia berusaha mendorong perubahan. Singkatnya, pengetahuan Muridan tentang Papua tidak sebatas diperlakukan sebagai bahan praktik intelektual tapi lebih dari itu adalah untuk melakukan emansipasi melalui advokasi isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat Papua di hadapan kekuatan dan kekuasaan negara yang menindas selama berpuluh-puluh tahun.

Karya kolektifnya dalam Papua Roadmap dapat dilihat sebagai sebuah peta jalan yang cukup lengkap bagi penyelesaian masalah-masalah Papua dalam negara Indonesia. Namun sebagian orang mungkin lupa bahwa sebelumnya Muridan juga sudah merintis diskusi akademik ke arah yang sama, yakni melalui wacana tentang rekognisi atau politik pengakuan bagi masyarakat Papua dalam tesis masternya di UI yang saya sebutkan di atas. Tapi karena, sekali lagi, saya tidak bisa mendapatkan salinan tesis tersebut, karangan yang akan menjadi bagian dari sebuah liber amicorum tentang Muridan ini harus menempuh risiko dianggap terlampau spekulatif atau bahkan mengada-ada.

Tim LIPI yang bekerja menghasilkan buku kecil Papua Roadmap tampaknya menyadari pula bahwa persoalan pengakuan atas eksistensi Papua masih sangat problematis sejak Indonesia mengklaimnya sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini. Membaca Papua Roadmap kita akan melihat persistensi Muridan dalam mengupayakan gagasan-gagasannya, salah satunya adalah tentang rekognisi, agar memiliki akibat sosial yang lebih luas daripada sekedar menjadi bahan diskusi-diskusi akademis. Pada bagian pengantar Papua Roadmap, misalnya, dari empat agenda yang direkomendasikan, masalah rekognisi merupakan hal pertama yang diajukan (Widjojo,dkk., 2008: 5). Pada bagian lain Muridan, dkk., antara lain, menulis:

First, marginalisation of, and discrimination against, the indigenous Papuan people as a result of economic development, cultural policies and mass migration into Papua from 1970 to the present day. In response to this problem, affirmative policies such as recognition (rekognisi) should be devised (Wardoyo, dkk., 2008: h.9).


Mengacu kepada kutipan di atas, kebutuhan untuk melakukan kebijakan afirmatif dalam bentuk rekognisi dilihat sebagai respons yang dibutuhkan terhadap berlangsungnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga asli Papua oleh pembangunan ekonomi nasional, bermacam-macam kebijakan kultural yang diambil pemerintah, dan arus migrasi massal ke Papua yang berlangsung sejak 1970 sampai sekarang. Muridan, dkk. juga sangat kritis melihat beberapa praktik yang telah dilakukan dalam kerangka politik pengakuan (the politics of recognition) terhadap Papua seperti yang muncul dalam bentuk beberapa persoalan yang timbul ketika “Papuanisasi” dijalankan dalam beberapa sektor termasuk dalam personalia pemerintahan daerah.

Papuanisasi pejabat pemerintahan dan birokrasi, misalnya, dalam beberapa kasus tidaklah terbukti dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga Papua seperti yang diandaikan sebelumnya tapi malah semakin menguatkan relasi patron-klien. Mereka yang diangkat menjadi pejabat malah menempatkan dirinya menjadi “big man”, kepala suku dan menggunakan kekuasaannya dalam pemerintahan untuk mengukuhkan statusnya sebagai patron.

Rekognisi adalah pedang beramata dua. Ia bisa menjadi instrumen kebijakan melalui apa kelompok-kelompok non-dominan mendapatkan pengakuan baik secara politik formal melalui regulasi negara maupun secara kultural. Tapi di sisi lain ia juga bisa menjadi semacam pembuka jalan bagi munculnya gerakan-gerakan politik berbasis identitas baik etnis, agama maupun kedaerahan yang pada dasarnya tidak sejalan dengan gagasan awalnya. Selama 20 tahun terakhir ini Indonesia sudah banyak mengalami peristiwa ketika politik rekognisi berkembang melebar melebihi apa yang semula diasumsikan: yang berebut merasa berhak mendapat pengakuan itu terbukti bukan hanya berasal dari kelompok-kelompok yang secara empirik faktual mengalami diskriminasi dan marginalisasi, seperti warga asli Papua dan kelompok-kelompok minoritas/marginal lain, melainkan juga mereka yang secara statistik, politik dan kultural merupakan kelompok dominan.

Mereka memainkan strategi sebagai korban penindasan rezim politik yang telah lewat, dan mengklaim hak sebagai mayoritas yang, menurut mereka, sudah sangat wajar menjadi kekuatan dominan dalam berbagai ranah kehidupan. Contoh yang paling mudah tentu saja adalah tuntutan integrasi ajaran-ajaran agama tertentu ke dalam berbagai produk kebijakan dan regulasi pemerintah yang mengatur hajat hidup orang banyak di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, peta perjuangan meraih rekognisi tersebut ditandai oleh dua hal yang kontradiktif: sementara kelompok yang satu memperjuangkan rekognisi agar mendapat perlakuan yang sama akibat pembedaan oleh kelompok dominan, yang lain memperjuangkan rekognisi justru agar tetap bisa menjadi kelompok dominan di atas kelompok-kelompok lain.

Dengan “caveat emptor” semacam itu proses rekognisi bagi Papua tentu saja harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Seperti sudah diketahui bersama, Papua meliputi berlapis-lapis persoalan yang bukan hanya sangat sulit untuk mengelupasnya satu per satu tapi juga kesalingterhubungan antar-lapisan persoalan tersebut menjadikan upaya-upaya penyelesaiannya sejauh ini seperti selalu berujung pada persoalan yang lain yang sebelumnya belum teridentifikasi. Patut dicatat bahwa dalam praktiknya kita juga tidak bisa mengisolasi persoalan Papua hanya di dalam teritori Pulau Papua bagian barat karena apa pun yang terjadi di wilayah tersebut dengan mudah akan berkembang menjadi bermacam-macam soal di tingkat nasional bahkan internasional. Ini seperti ungkapan “kepak sayap kupu-kupu di Cina bisa menimbulkan badai tropis di New York”.

Belakangan ini kita juga mendengar bagaimana isu keamanan dan separatisme Papua dijadikan semacam pengalih isu ketika pemerintah berusaha menegakkan aturan hukum kepada kelompok(-kelompok) vigilante yang menjadikan Islam sebagai dalih di balik motif-motif perjuangan politiknya. Ketika Pangdam Jakarta Raya, Dudung Abdurrahman, mengirimkan beberapa orang anggota pasukan TNI untuk menurunkan baligo-baligo ilegal bergambar Riziek Shihab, misalnya, di luar riuh-rendah mereka yang mendukung dan merundung, juga muncul sindiran bahwa TNI lebih baik mengurusi separatisme di Papua yang jelas-jelas mengancam negara daripada mengurusi masalah baligo yang berada dalam juridiksi kepolisian.

Poin yang ingin saya tunjukan bukan terletak pada benar atau tidaknya apa yang dilakukan oleh TNI Kodam-Jaya di atas, tapi tentang bagaimana Papua hadir atau dihadirkan sebagai musuh yang lebih nyata bahanya daripada kelompok-kelompok yang justru lebih nyaring bersuara memperjuangkan kepentingan parokialnya itu. Dalam kalimat lain, problem yang terjadi di Papua justru dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menghindari sanksi hukum. Sekali dan selamanya Papua direpresentasikan sebagai “ancaman nyata” bagi kedaulatan RI, baik oleh sebagian penyelenggara pemerintahan maupun oleh aktor-aktor di luar negara.

Pasti akan ada banyak hal yang dapat didiskusikan tentang politik rekognisi atas Papua. Satu hal yang perlu segera dicatat adalah bahwa rekognisi dalam praktiknya tidak harus berarti sebuah program atau proyek raksasa seperti pembangunan stadion olahraga atau jalan lintas Papua, melainkan juga melalui hal-hal yang di permukaan mungkin akan terlihat sangat sederhana bahkan sepele. Kita bisa mengambil tauladan dari apa yang telah dilakukan oleh almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bagi Papua.

Dalam sesingkat periode kekuasaannya, sampai hari ini Gus Dur merupakan sosok pemimpin yang dikenang baik oleh warga Papua. Padahal selama jadi presiden ia mungkin hanya sempat satu kali berkunjung ke sana. Satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah tindakan kontroversial Gus Dur mengizinkan warga Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora. Padahal sebelumnya, pengibaran bendera tersebut diperlakukan sebagai pertanda perlawanan terhadap kekuasaan Jakarta. Gus Dur, dalam caranya yang khas, mempersilakan orang Papua mengibarkan Bintang Kejora dengan syarat ia dikibarkan bersama dan posisinya ketika dikibarkan tidak lebih tinggi dari bendera Merah-Putih.

Putusan kontroversial dan sangat mengguncang kalangan militer yang dilakukan Gus Dur di atas sudah terdomumentasikan dengan baik. Saya hanya ingin kita bisa melihat bagaimana hal sederhana seperti pengibaran bendera Bintang Kejora tadi dimaknai dalam kerangka politik pengkuan. Tindakan Gus Dur itu tentu saja adalah simbolik sifatnya, dan dengan cara tersebut ia dapat dikatakan secara gradual mulai bisa berhasil meyakinkan warga Papua, meskipun mungkin hanya sebagian, bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan yang membentuk Indonesia bukan hanya secara politik tapi juga kultural bahkan emosional.

Karena merupakan bagian integral dari keindonesiaan maka warga Papua juga berhak bergembira dan memparadekan simbol-simbol yang mereka junjung tinggi. Kepada pihak-pihak yang menentangnya, Gus Dur secara cerdas mengajak mereka untuk melihat itu tidak dengan prasangka politik yang berlebihan melainkan menyikapinya tak ubahnya seperti pengibaran bendera tim kesebelasan sepakbola yang faktanya memang tidak dilarang dikibarkan di tempat umum.

Saya ingin kembali menukil satu paragraf penting dari Papua Roadmap tentang rekognisi kultural:

From the cultural perspective, it is hoped that papuanisation will provide the space for movement and respect, and recognition of their social and cultural identity. It is hoped that the State will openly accommodate the symbols and other cultural expressions of the Papuans and treat them as part of the richness of Indonesian culture. The incorporation of cultural elements into the life and social-cultural processes is an important factor to enable the Papuans to feel that they have their own arena in the diversified home of Indonesia. In this way, the process of cultural inter- action will not only occur along parallel lines where elements of Indonesian-ness penetrate into Papuan society but, the reverse will also happen, that elements of Papuan identity will enrich the never-ending process of true Indonesianisation (Widjojo, 2008: 11).


Berkaca dari apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur di atas, pendekatan kultural tampaknya masih harus terus diupayakan agar integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terus dipertahankan dan secara pasti ditingkatkan kualitasnya. Integrasi dalam ajang diversitas sebuah bangsa yang tersusun dari sekian banyak ragam dan perbedaan, seperti dalam kutipan di atas, cukup banyak dibahas dalam diskusi-diskusi tentang integrasi multikultural paling tidak sejak akhir dekade 1980an lalu.

Karena keterbatasan ruang cukuplah untuk dikatakan bahwa integrasi multikultural bukan hanya melihat integrasi melalui klaim dan operasi politik dan dengan cara itu negara kemudian memberlakukan asimilisasi kultural, memaksakan kesamaan (uniformity) kepada ragam-ragam beda, melainkan justru merekomendasikan bentuk integrasi yang tetap memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang berbeda itu untuk tetap hidup dengan budaya dan tradisinya masing-masing. Karena itu konsep kewarganegaraan (citizenship) yang semula hanya berpatokan kepada semacam kontrak sosial antara dua pihak, yakni negara dan individu-individu, itu harus diperluas sehingga juga bisa mencakup kelompok-kelompok identitas (cultural citizenship). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pengakuan pada dimensi lain juga telah mendorong berlangsungnya evolusi konsep tentang kewarganegaraan.

Secara akademis, peristiwa seperti integrasi ajaran agama ke dalam perundang-undangan atau bentuk-bentuk politisasi identitas lain yang terjadi dalam satu dekade belakangan, itu ditopang oleh tiga hal: justifikasi teoritis dari perdebatan filsafat politik tentang multikulturalisme, keabsahan ideologis dari rezim hak asasi manusia, dan mendapat ruang politik dari demokrasi. Karena itu, meskipun mendorong pembaharuan konsep tentang kewarganegaraan, multikulturalisme juga dapat menjadi ancaman bagi kewarganegaraan ketika kelompok-kelompok ingin mempertahankan dominasi berbasis identitas meminta pertolongan negara untuk melakukan itu.

Kalau kita kembali kepada persoalan Papua dan integrasinya ke dalam NKRI, secara de facto dan de jure boleh jadi ia sudah dianggap selesai oleh negara. Integrasi Papua secara politik dibaca bahwa Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia, tapi dalam praktiknya klaim integrasi itu lebih tampak sebagai hak bagi Indonesia untuk masuk ke dalam dan mengatur teritori dan manusia-manusia Papua sesuai kepentingan Jakarta. Karena itu, perlakuan Jakarta terhadap Papua kemungkinan didasari asumsi bahwa karena integrasi Papua sudah selesai yang tersisa adalah bagaimana mengisi dan mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan relasi asimetris antara Papua dan Indonesia bermula. Sebab alih-alih proses imbal-balik, integrasi Papua kemudian menjadikannya lahan untuk memasukkan Indonesia ke dalam wilayah fisik dan kesadaran mental warga Papua. Dengan cara seperti itu seolah-olah diharapkan agar warga Papua bisa sama dengan warga dari etnis/wilayah lain di Indonesia. Segala hal tentang Indonesia dipaksakan masuk menjadi atau bahkan mengubah cara hidup orang Papua, tanpa satu pun aspek “kepapuan” yang masuk ke dalam “keindonesiaan” secara sederajat.

Mereka diajari meninggalkan ubi dan sagu dan menggantinya dengan beras sebagai makanan pokok; mereka diajari bernyanyi lagu-lagu kebangsaan Indonesia, sebuah bangsa yang proses-proses awal pembentukannya justru tidak pernah melibatkan mereka, sehingga memasukkan mereka ke dalamnya tidak lebih seperti hanya memasukan sebuah tambahan keanggotaan belaka; mereka diajak meninggalkan honai dan menggantinya dengan rumah-rumah bertembok, dan seterusnya.

Singkatnya, selama puluhan tahun orang Papua dijejali dengan sekian banyak hal tentang keindonesiaan dan tentang menjadi Indonesia versi Jakarta, tanpa sebab-sebab yang secara sosial dan kultural pernah jelas bagi mereka. Orde Baru telah meninggalkan proses nation-building yang dianggapnya sudah selesai, dan menggantikannya dengan pembangunan ekonomi yang diasumsikan dapat memperkuat integrasi bangsa, dan operasi-operasi militer untuk mengamankan kepentingan tersebut.

Untuk kebutuhan yang lain, saya pernah mengutip beberapa kalimat dari pidato Kofi Annan, waktu itu Sekjen PBB, ketika ia berkunjung ke Jakarta tahun 2005, dan saya ingin mengutipnya lagi di sini. Annan, antara lain, menyatakan bahwa:

Minoritas harus diyakinkan bahwa negara benar-benar milik mereka, juga milik mayoritas, dan bahwa keduanya akan menjadi pencundang kalau negara pecah. Konflik-konflik hampir pasti terjadi kalau respon negara terhadap separatisme menimbulkan penderitaan yang meluas di wilayah atau di antara kelompok etnik yang ingin memisahkan diri itu. Akibatnya adalah membuat makin banyak orang merasa bahwa negara bukanlah negara mereka, dan ini sama saja dengan memberi separatisme para pendukung baru. (Dikutip melalui Mark Lattimer, 2007:13 dalam Budiman, 2010).


Isu tentang Papua tentu saja tidak dapat direduksi hanya menjadi persoalan isu tentang kelompok minoritas. Tapi kalimat-kalimat Annan di atas tetap relevan dalam ajang isu Papua terutama soal rasa memiliki (senses of belonging) dan separatisme. Kesalahan pertama dalam cara bagaimana rasa memiliki dipahami adalah karena ia diperlakukan sebagai proses yang berjalan satu arah: rasa memiliki warga terhadap negaranya. Ia dibenum menjadi sejenis obligasi patriotis bagi seluruh warga, tapi tanpa pernah dilihat dan dipahami sebagai akibat daripada melulu sebagai sebuah sebab. Bagaimana seorang atau sekumpulan orang bisa punya rasa memiliki terhadap negaranya kalau negara itu tidak pernah benar-benar memperlakukan mereka sebagai manusia-manusia warga negara yang bermartabat?

Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah, kalau Jakarta sekian lama telah memaksakan agar Papua bersedia menjadi bagian dari NKRI, lantas apa yang kita lakukan yang dapat menunjukkan bahwa kita yang berada di luar Papua benar-benar sepenuhnya dapat memasukan “kepapuaan” sebagai bagian dari kehidupan orang Indonesia sehari-hari. Apa yang mengaitkan imajinasi orang-orang Indonesia di Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau lain dengan Papua dan orang Papua di luar doktrin tentang kesatuan dan persatuan bangsa? Apa yang bisa menumbuhkan rasa memiliki secara bolak-balik antara negara dan warga Papua, bahwa bukan hanya Papua milik Indonesia tapi Indonesia juga milik orang Papua.

Di era Indonesia Orde Baru, Papua secara sepihak dipaksa mengakui apa pun yang diputuskan oleh Jakarta adalah itu yang harus mereka ikuti dan jalankan. Tapi lantas apa buktinya kalau Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia itu yang benar-benar bisa memberi warga Papua rasa bangga sebagai bagian dari bangsa? Bagaimana rasa memiliki (sense of belonging) pada bangsa bisa ditumbuhkan kalau orang-orang Papua sendiri tidak ikut merasakan kegembiraan dalam menjadi Indonesia itu?

Kalau kita memeriksa momen-momen selebrasi nasional yang dijadikan hari libur bagi semua warga negara, misalnya, sejauh ini sebagian besarnya adalah yang merujuk pada momen-momen keagamaan dan peristiwa politik nasional di Jawa. Saya tidak hafal semua hari-hari libur nasional kita, tapi dugaan saya mungkin hanya ada dua kekecualian, Hari Buruh setiap tgl. 1 Mei yang merujuk pada agenda internasional, dan hari raya Imlek untuk pergantian tahun komariah etnis Cina di seluruh dunia.

Di mana Papua dalam ajang-ajang kegembiraan bersama seperti itu? Mereka hanya ada sebagai orang Kristen ketika Natal dan hari-hari keagamaan Kristen lainnya atau menjadi muslim bagi yang beragama Islam di hari-hari besar keagamaannya. Apakah mereka harus menjadi orang Jawa ketika ikut merayakan Hari Pahlawan yang momentumnya diambil dari peristiwa 10 November 1945 di Surabaya? Mengapa kita tidak memiliki hari besar/libur nasional yang diambil dari khasanah kebudayaan masyarakat Papua? Mengapa Indonesia tidak bisa memiliki momen kegembiraan bersama sebagai bagian dari proses inklusi Papua ke dalam Indonesia dan Indonesia ke dalam Papua?

Di muka telah saya sampaikan bahwa praktik-praktik rekognisi tidak harus identik dengan hal-hal gigantik seperti pembangunan Jalan Trans-Papua atau Stadion Olahraga. Ia juga bisa dilakukan melalui hal-hal kecil dan sederhana, sesederhana keputusan Gus Dur membiarkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Tapi dengan cara itu Gus Dur memberi contoh tentang bagaimana Indonesia juga bisa mengakomodasi hal-hal yang bisa memberi masyarakat Papua kebanggaan. Kecerdasan Gus Dur adalah karena ia sanggup menggeser ekspresi pengibaran bendera itu dari domain politik ke wilayah kultural dan menjadikannya bagian dari keindonesiaan. Maka meskipun hanya berkunjung satu kali dan hanya jadi presiden selama dua tahun, tapi Gus Dur telah menanamkan jejak cukup dalam di hati orang-orang Papua. Ia tidak sempat membangun banyak infrastruktur tapi ia berhasil memulai bangunan kepercayaan dari (sebagian) masyarakat Papua bahwa mereka tidak akan diingkari kemanusiaannya.

Dibandingkan presiden-presiden sebelumnya, Joko Widodo adalah presiden yang secara fisik paling sering datang ke Papua. Komitmennya pada perbaikan hidup masyarakat Papua mungkin saja tidak kalah kuat dibandingkan dengan komitmen Gus Dur. Kelemahan Jokowi adalah karena kecenderungannya mereduksi semua persoalan ke dalam perhitungan dan terjemahan simplistis teknokratis-ekonomi seperti pembangunan berbagai infrastruktur fisik. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur tentu saja sangat penting, tapi Jokowi harus bisa menyelami persoalan kejiwaan masyarakat Papua yang jauh lebih dalam dari belantara hutan-hutannya.

Politik rekognisi yang direkomendasikan tim Muridan, dkk., dalam Papua Roadmap sudah merintis dan menggambarkan jalan-jalan untuk memahami Papua tidak hanya dari permukaan belaka. Ia menunjukkan jalan bagaimana rasa memiliki terhadap negara harus ditempuh dengan cara memperlakukan warga Papua sebagai manusia yang sederajat, yang kebanggaan dan kegembirannya juga merupakan kebanggaan dan kegembiraan Indonesia.

Jakarta, 22 Februari 2021

Tulisan ini adalah kontribusi untuk buku, Emansipasi Papua. Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014). Elsam, 2021. Diluncurkan hari ini tepat tujuh tahun meninggalnya Muridan pada 4 April 2021.






BACA JUGA

Sosiologi | Budaya

Destarastra