Membuka Kembali Wacana Civil Rights di Indonesia

Catatan Tahun 2002


“Blog

Keterangan Foto“[Civil Rights March on Washington, D.C. [Dr. Martin Luther King, Jr. and Mathew Ahmann in a crowd.], 8/28/1963" Original black and white negative by Rowland Scherman. Taken August 28th, 1963, Washington D.C, United States (The National Archives and Records Administration). Colorized by Jordan J. Lloyd. U.S. Information Agency. Press and Publications Service. ca. 1953-ca. 1978. https://catalog.archives.gov/id/542015.



Dalam ranah kepustakaan politik liberal terminologi “civil rights” lebih kurang mengacu pada seperangkat kebijakan publik yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang akan diperlakukan secara adil oleh masyarakatnya. Ini dimaksudkan untuk mencegah dan/atau menanggulangi pelbagai bentuk diskriminasi. Cukup jelas bahwa gagasan tersebut berkembang di atas landasan klasik bahwa “all (wo)men are created equal”--sebuah gagasan yang terang-terangan ditolak oleh dua orang peletak dasar-dasar filsafat Barat sendiri, Socrates dan Aristoteles. Bersama dengan isu Perang Dingin antara Barat dan Komunisme serta dekolonisasi, isu-isu tentang “civil rights” pernah menjadi wacana dominan di Eropa dan Amerika. Untuk konteks Amerika Serikat, misalnya, perkembangan konsep “civil rights” boleh jadi mengacu pada praktik-praktik diskriminasi rasial kulit putih atas kulit hitam.


Di lain pihak, jika kita memeriksa kembali naskah Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan Soekarno dan Hatta tgl 17 Agustus 1945, tampak jelas bahwa terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara lebih sebagai wadah untuk menerima atau mewadahi “hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain”. Kemerdekaan Indonesia dibayangkan sebagai sebuah rongga atau ruang yang harus diisi oleh praktek-praktek baru berbangsa dan bernegara setelah lepas dari penjajahan politik. Negara, dengan demikian, mungkin lebih bisa diterima sebagai sebuah resiko yang musti dipikul bersama akibat bangkrutnya kekuasaan kolonial di hampir sebagian besar wilayah Asia dan Afrika, dan bukan manifestasi sempurna dari kemerdekaan itu sendiri. Sebagai sebuah negara baru Indonesia memang lahir melalui persiapan administrasi politik seadanya.

Meskipun demikian, persiapan Indonesia merdeka secara intelektual sebenarnya berlangsung jauh lebih saksama dan sangat bermartabat pada level lalulintas gagasan para pendiri republik ini. Kita mencatat beberapa perdebatan paling cemerlang dalam sejarah pemikiran politik di Indonesia pernah berlangsung antara Soekarno, Yamin, Sjahrir, Hatta, Soepomo, dkk. bukan hanya dalam merumuskan substansi kemerdekaan sebagai bangsa, landasan ontologis pendirian negara, dan bentuk negara dan pemerintahan, melainkan bahkan dalam urusan yang menyangkut penciptaan kemungkinan ruang-ruang politik bagi pengakuan hak-hak individual masing-masing warga dalam konstitusi negara yang kelak akan dilahirkan.

Penolakan Soekarno atas gagasan untuk mencantumkan hak-hak individu dalam konstitusi negara, misalnya, bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari pergulatan dan pertentangan antaride-ide besar politik dan filsafat waktu itu. Yakni antara pandangan yang memberi tekanan khusus pada kebebasan individu dan pandangan yang lebih mementingkan filsafat penyerahan diri individu ke dalam ribaan negara yang diasumsikan pasti baik. Dari tilikan lain, Soekarno mungkin bisa pula dilihat sebagai sebuah ikon yang merepsentasikan sebuah kenyataan yang sulit ditampik: bahwa setiap gagasan pada akhirnya harus selalu berdialog dengan konteks historis.

Tidak bisa dimungkiri bahwa gagasan tentang civil rights pada mulanya bukanlah gagasan yang mudah ditemukan dalam khasanah pemikiran politik di kawasan Nusantara. Sebagai ide ia lahir dari tradisi pemikiran filsafat dan politik di Barat. Tapi apakah soal asal-usul gagasan masih penting? Bukankah ide demokrasi dan negara modern juga lahir dari sebuah tradisi yang sama? Yang masih layak dipersoalkan barangkali bukan relevan atau tidaknya mengusut asal-usul sebuah gagasan, melainkan bagaimana kita membiasakan diri untuk melihat bentuk-bentuk relasi baru antara sebuah ide, yang lahir dari sebuah cikalbakal historis tertentu, itu ketika bertemu dengan kondisi historis yang berbeda.

Pengalaman Indonesia

Berbeda dengan Amerika Serikat, misalnya, untuk konteks Indonesia masa kini isu civil rights menjadi penting bukan terutama karena sejarah pahit diskriminasi rasial, meskipun dalam banyak hal kita pun mengalaminya, melainkan lebih didorong oleh kenyataan begitu lemahnya posisi masyarakat vis à vis negara. Kalau untuk sementara kita bisa membuat padanan konseptual istilah “civil rights” dalam kosa kata bahasa politik Indonesia menjadi “hak-hak warga”, misalnya, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik di awal tulisan ini tadi bisa meliputi begitu banyak bidang kehidupan kita sebagai warga.

Hak-hak warga tentu saja tidak hanya merujuk pada jaminan konstitusional terpenuhinya hak-hak politik, melainkan juga menjangkau kawasan yang lebih kompleks seperti hak-hak ekonomi dan kultural setiap anggota masyarakat politik, isu gender, agama, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain. Misalnya, kita bisa mempersoalkan bagaimana negara menjamin hak-hak kultural komunitas-komunitas ugahari seperti Samin, Baduy, dan Sasak dalam kerangka kebijakan publik yang akan diputuskan dalam proyek-proyek pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan komunitas lokal tersebut, yang perlu diperhitungkan barangkali adalah persilangan antara dua paradigma yang memberi penekanan berbeda tentang hak. Paradigma pertama, atau sebut saja paradigma klasik, cenderung berpijak pada patokan bahwa hak merupakan properti individu sebagai manusia. Paradigma seperti ini kemungkinan besar tidak selaras dengan cara pandang anggota komunitas-komunitas lokal tadi, karena secara konseptual tempat individu cenderung subordinatif di bawah kolektivisme. Paradigma kedua, atau biasa disebut multikulturalisme, memberi tekanan tidak pada hak individu melainkan lebih pada hak kultural sebuah kelompok secara kolektif. Di Amerika Serikat, misalnya, multikulturalisme dikembangkan sebagai antitesa dari pendekatan yang terlampau mengutamakan pendekatan pada hak-hak individu.


Pajak

Jaminan terpenuhinya hak-hak warga, di lain pihak, pasti tidak bisa disandarkan pada itikad baik para penyelenggara negara--seperti Soekarno mempercayai orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan Indonesia merdeka sebagai orang-orang baik. Pengakuan negara atas hak-hak seperti itu mensyaratkan sebuah negosiasi baru tentang perimbangan kekuatan antara masyarakat di satu pihak dan negara di pihak yang lain. Problemnya kemudian adalah, bagaimana negara akan menjamin hak-hak warganya jika sejauh ini masyarakat sendiri tidak pernah benar-benar memiliki kontribusi yang konkret bagi pembiayaan belanja ekonomi negara.

Salah satu penyebab buruknya kehidupan demokrasi di Indonesia yang jarang dibicarakan adalah tidak adanya sistem pajak (taxation system) yang baik, yang memungkinkan rakyat ikut membiayai anggaran negara. Padahal sudah jamak diketahui bahwa dalam demokrasi rakyat hanya memiliki dua sumber kekuatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan: pajak dan suara (vote) dalam pemilihan umum. Di bawah Orde Baru, tidak adanya sistem perpajakan nasional yang memadai juga diperparah oleh kenyataan tidak satu pun institusi politik yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Dua parti politik yang ada waktu itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tidak pernah benar-benar bisa menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan politik pemerintah yang sebagian besar alasannya bisa dikembalikan kepada ketidakmandirian finansial partai-partai tersebut dari subsidi pemerintah.

Vote atau hak suara dalam pemilu, dengan demikian, juga tidak pernah menjadi kekuatan penekan yang bisa memaksa kelompok politik yang berkuasa untuk lebih serius menangani hak-hak warga yang antara lain juga meliputi hak untuk meraih kesejahteraan secara layak. Kombinasi dua faktor tersebut mengakibatkan hilangnya hak rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang dijalankan pemerintah karena negara tidak memiliki ketergantungan pada pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Independensi relatif keuangan negara dari partisipasi rakyat seperti itu, telah mendorong lahirnya sistem pemerintah yang tidak memiliki akuntabilitas di hadapan publik. Padahal sebuah rezim yang tidak bergantung pada kontribusi ekonomi rakyatnya, cenderung hanya akan menghabiskan seluruh energinya lebih untuk kepentingan memelihara status-quo kekuasaan daripada memperhatikan hidup rakyatnya. Kondisi seperti itu, sayangnya, tetap belum berubah sampai hari ini.

Jakarta, Juli 2002.

Tulisan ini dikembangkan dari Pengantar Diskusi yang saya tulis untuk Forum Interseksi putaran ke-4 pada 12-14 Agustus 2002. Pernah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 2 Maret 2005.