Seeing is Believing, dan Drama Politik Akbar Tandjung

Sosiologi dan Politik


https://images.unsplash.com/photo-1485846234645-a62644f84728?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMzI0OXwwfDF8c2VhcmNofDF8fHZpZGVvfGVufDB8fHx8MTYxOTM1MTI1MA&ixlib=rb-1.2.1&q=80&w=1080" alt=“Blog Picture”>

Apa yang tertinggal bagi kita setelah Mahkamah Agung memutus bebas Akbar Tandjung adalah sebuah drama. Penuh suspensi, haru, dan sebuah akhir yang terlalu mudah ditebak. Memahaminya tidak lebih sulit dari menebak alur drama televisi. Mereka yang merasa dirinya memiliki keprihatinan pada nasib bangsa, dan berkepentingan dengan tegaknya pemerintahan yang relatif bebas korupsi, pasti melihat itu sebagai malapetaka hukum nasional. Mahkamah Agung bagi mereka bukan lagi benteng pelindung keadilan, tapi justru sebuah bungker tempat para perompak bisa berlindung dengan aman.

Argumen-argumen legal formal, dengan demikian, tidak dipakai untuk mempertahankan substansi penegakan hukum demi supremasi keadilan, melainkan justru untuk memberi rasa aman bagi para pelanggar hukum. Supremasi hukum memang berhasil ditegakkan, tapi dengan keadilan yang dihempaskan sepenuh hati. Singkatnya, alih-alih menjadi sebuah mahkamah keadilan yang agung, kasus putusan bebas Akbar Tandjung justru dianggap telah secara telanjang mempertontonkan kesanggupan para hakim untuk menjadi pengkhianat keadilan paling keras kepala.

Di lain pihak, bagi mereka yang simpati pada Akbar Tandjung, entah karena keterikatan ideologi-politik, kepentingan finansial, atau semata-mata sebuah empati, bebasnya Tandjung justru merupakan bukti bahwa keadilan masih berdiri tegak memayungi kita. Mahkamah Agung, di mata mereka, adalah Hercules perkasa yang mampu menjaga keadilan tetap kukuh, tanpa perlu menghiraukan desakan opini yang berkembang di masayarakat luas. Suara majelis hakim MA adalah suara kebenaran yang tidak bisa lagi dipersoalkan, karena sudah memiliki kekuatan hukum.

Di situlah repotnya mengukur sebuah kasus hanya berdasarkan argumen tentang sesuatu yang sangat kabur: keadilan. Dengan apa kita bisa mengukur keadilan yang bisa memuaskan semua pihak? Bukankah dalam prakteknya, di zaman apa pun, keadilan selalu merupakan produk dari relasi kuasa? Ia, dengan kalimat lain, selalu merupakan fungsi dari kuasa, sehingga karena itu mengharapkan keadilan tidak memihak adalah sebuah ilusi yang menyedihkan. Keadilan hanya menarik diperdebatkan secara ontologis, tapi tidak pernah benar-benar terjamin bisa nyaman diterapkan dalam hidup sehari-hari.

Seeing is Believing

Satu hal yang kurang diperhatikan dari kasus Akbar Tanjug tadi adalah apa yang mungkin bisa disebut “politik visual”. Artinya penggunaan kekuatan dan kekuasaan media audio-visual untuk mempengaruhi dan mendeterminasi cara kita melihat dan menafsirkan realitas. Ini adalah sebuah politik yang lahir dan tumbuh bersama dengan keterpikatan kita pada imaji-imaji visual yang semakin menjadi-jadi. Pertukaran simbol-simbol dalam komunikasi tatap muka digantikan oleh simbol-simbol elektronik, sehingga publik yang terbentuk pada dasarnya bukanlah orang-orang dengan tubuh biologis melainkan tidak lebih dari kumpulan piksel-piksel (pixels, sebuah terminologi yang diderivasikan dari frase “picture elements”) dalam layar monitor, yang dihasilkan dari jarak jauh oleh individu-individu yang belum atau mungkin tidak pernah akan bertemu secara fisikal satu sama lain. Identitas seorang individu lepas dari tubuh biologisnya, dan masuk ke dalam kedipan-kedipan elektronik (electronic plickers). Padahal, mengacu pada ahli budaya visual Nicholas Mirzoef, segala sesuatu yang sudah berubah menjadi piksel di layar monitor senantiasa bersifat artifisial dan tidak pernah ada. Ia di sini tapi juga tidak di sini sekaligus. Bersifat interaktif, tapi sekaligus juga jelas-jelas ditentukan oleh korporasi-korporasi global yang memproduksi perlengkapan komputer.

Intinya, bagaimana Akbar dan seluruh pendukungnya berusaha meciptakan sosok audio-visual tentang dirinya dengan sangat baik melalui media massa komersial. Sejak sebelum dan setelah putusan Mahkamah Agung dijatuhkan, berapa jam waktu tayang seluruh saluran televisi dipakai secara cuma-cuma untuk meliputnya.

Sudah lama kita mengenal ungkapan seeing is believing, dan dengan itu pula Akbar Tandjung mengerahkan empati jutaan pemirsa atas penderitaan nasibnya sebagai pesakitan yang malang. Di layar TV kita menyaksikan ramai orang melakukan bermacam-macam pengajian untuk mendoakan Akbar Tandjung agar dapat terhindar dari musibah yang sudah ada di depan matanya: masuk penjara karena kasus korupsi dana non-bujeter Bulog. Dari situ kita juga bisa melihat bukan hanya persoalan hukum direduksi menjadi jauh lebih abstrak sebagai musibah, kejadian buruk yang tidak pernah diinginkan, yang juga sering ditafsirkan sebagai cobaan dari yang mahakuasa, tapi juga aktivitas-aktivitas ritual keagamaan menjadi medium pembentukan citra positif seorang politisi yang sedang terbelit kasus korupsi. Sebagian kelompok beragama akan mengembalikan segala jenis konsekwensi duniawi dari perbuatan buruknya itu kepada Tuhan, dan menggunakan bahasa yang dirancang untuk merangsang rasa iba, bahwa perkara hukum yang tengah melilitnya adalah sebuah cobaan dari yang mahakuasa. Ini seperti menyatakan bahwa para pelaku korupsi itu melakukan korupsi hanya karena menjalankan skenario Tuhan, sehingga konsekwensi akibatnya pun dapat dikembalikan kepada-Nya.

Tidak ada cara yang lebih efektif dalam mengaduk-aduk bermacam-macam persoalan hukum, moral, kelancungan, kerakusan, derma dan agama selain melalui rekaman audio-visual (video) yang secara terus menerus ditransmisikan ke segala arah, kepada sebanyak mungkin orang. Karena melihat adalah mempercayai. Sosok Akbar Tandjung dan para pendukungnya yang demikian rajin menjalankan ritual agama itu mengalami transformasi ke dalam piksel-piksel elektronik, menjadi citra-citra visual yang tidak membutuhkan nalar untuk menguraikannya melainkan respon emotif berupa simpati. Citra diproduksi secara massif untuk menebarkan jaring-jaring pemaknaan yang dirancang untuk merebut pemaknaan dominan tentang Akbar Tandjung sang koruptor. Agama, media, dan teknologi beraduk menghasilkan milyaran kedipan elektronik dan dengan itu berhasil memreproduksi sosok Tandjung yang bertolakbelakang dengan prilaku koruptif yang dituduhkan kepadanya. Yang ingin dibentuknya adalah kesatuan antara citra orang yang taat beragama dengan keshalehan, hidupnya zuhud dan karena itu tidak mungkin melakukan perbuatan tercela.

Vonis Mahkamah Agung yang membebaskan Tandjung pada 12 Februari 2004 lalu, dengan demikian, adalah sebuah denouement, akhir dari adegan drama politik visual Akbar Tandjung ketika semua kesimpulan sudah didapatkan, rantai-rantai peristiwa sudah terhubungkan satu dengan lainnya, dan segalanya sudah dibuat menjadi jelas. Dalam struktur dramatik sebuah komedi, denoument adalah plot akhir ketika tokoh utama menemukan kebahagiaan. Tapi dalam struktur dramatik sebuah tragedi, kisah berakhir dengan catastrophe, sedih, murung, kematian satu atau beberapa karakter tokoh. Dalam dramaturgi Akbar Tandjung ini, semua adegan mencapai klimaks dengan akhir bahagia bagi Tandjung dan para pendukungnya. Seperti dalam sebuah komedi klasik.

Tapi sebagian penonton pasti merasa kecewa. Mereka mengingingkan akhir kisah seperti dalam sebuah pertunjukan tragedi, sedangkan sebagian besar para hakim MA dalam sidang perkara Akbar Tandjung lebih memilih memainkan struktur drama komedi. Maka tidaklah mengherankan kalau banyak orang menganggap putusan-putusan di lembaga peradilan Indonesia sering kali hanya dagelan belaka. Dan dagelan dalam pengertian pertujukan komedi, antara lain, memang dicirikan oleh pelecahan kepada akal sehat sebagai kritik. Dagelan dari ruang sidang MA bukan dimaksudkan sebagai kritik, tapi merupakan upaya sadar aktor-aktornya untuk meyakinkan kita bahwa keadilan itu harus lucu dan berakhir bahagia bukan tragedi yang mematikan. Yang lucu mendatangkan untung, yang tragis mendatangkan tangis.

Melihat berarti mempercayai. Maka itu pulalah yang terjadi. Akbar Tandjung bebas dengan muka berseri-seri. Hukum, keadilan, komedi, tragedi beraduk. Dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar.

Jakarta, 24 Februari 2004.

Saya tidak ingat lagi apakah artikel ini pernah dimuat di salah satu media massa atau tidak. Tidak ada catatan apa pun tentang artikel ini di komputer saya.





BACA JUGA

Sosiologi | Teknologi

Seniman dan Paradoks Cyberpsace