Hidayat Nur Wahid: PKS dan Konsumerisme Baru



Tentang Tokoh



“Blog

Penolakan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), atas fasilitas mobil dinas mewah tentu saja telah membetot perhatian dan kesadaran banyak orang. Sebelum itu, sebuah perubahan kecil tapi besar maknanya dalam etika politik dimulai ketika ia mengundurkan diri dari jabatan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera setelah ia terpilih sebagai ketua MPR. Belakangan ia juga mempelopori penolakan fasilitas penginapan mewah untuk sidang pelantikan presiden baru. Memperhatikan rekam jejaknya, saya percaya Wahid tidak sedang bermain-main dengan apa yang sering disebut politik pencitraan diri. Citranya sebagai politisi bersih sejauh ini lebih sebagai sebuah akibat daripada sebuah tujuan di dalam dirinya sendiri.

Mudah ditebak, reaksi terhadap pilihan seperti itu pasti beragam. Ada yang melihat sikap Wahid bukanlah pilihan yang efektif untuk menghemat anggaran negara. Sebab menurutnya, jumlah nyata anggaran yang bisa dihemat sama sekali tidaklah signifikan. Dalam logika seperti itu, penghematan anggaran negara akan terasa akibatnya jika bisa menarik kembali dana triliunan rupiah yang diberikan untuk subsidi orang kaya dan biaya otonomi daerah serta obligasi hutang luar negeri. Dengan demikian, tindakan Wahid sebatas menjadi teladan moral, tapi tidak akan memiliki akibat bagi ekonomi negara. Dan di Indonesia, embel-embel moral nyaris pasti berkonotasi pada impotensi sosial dan ekonomi.

konsumerisme baru (new consumerism) memperlihatkan sebuah pergeseran ke arah sebuah emulasi vertikal dalam apa orang mendefinisikan aspirasi-aspirasi konsumsinya dengan melihat pada gaya-gaya hidup dan pola-pola konsumsi dari segelintir orang yang masuk dalam kelompok teratas distribusi pendapatan.


Ada pula yang hanya memandang sebelah mata bahkan, lebih dari itu, ada yang justru berbalik mempertanyakan definisi “mewah”, seolah ia tidak pernah melihat kontras antara kepapaan bagian terbesar konstituen politiknya dengan kelimpahruahan ekonomis yang ia nikmati setiap hari. Yang lebih memprihatinkan, dengan menunjuk contoh kasus pejabat pemerintah Kuba, seorang politikus senior seolah ingin memberi impresi bahwa kesederhanaan pola hidup pejabat pemerintah hanya pantas untuk konteks sebuah negeri komunis.

Tapi di situlah soalnya, kalau segala hal dilihat dalam perspektif efektivitas ekonomis, dan ditanggapi dengan pretensi ideologis yang dangkal. Dengan pola pikir seperti itu, setiap upaya untuk memperbaiki keadaan hanya efektif jika dilakukan secara besar-besaran. Dalam ungkapan yang sudah menjadi klise, ia sama sekali tidak menghargai bahwa perjalan bermil-mil jauhnya dimulai dari satu langkah kecil. Padahal nilai sebuah tauladan etik tidak bisa dikonversikan menjadi angka-angka karena ia lebih berorientasi pada sisi subtil nurani kita.

Sangat menggembirakan, tapi sekaligus sempat mengagetkan, bahwa tauladan yang diberikan Wahid itu mendapat dukungan luas di kalangan para koleganya di MPR dan DPR. Akibat yang bisa ditimbulkannya pasti tidak terbatas pada penghematan anggaran. Orientasi yang dituju Wahid mungkin lebih tepat ditempatkan dalam kerangka nilai daripada ekonomis. Dalam perspektif semacam itulah kita bisa melihat sikap Wahid tadi sebagai sebuah upaya menggugat apa yang oleh kalangan sosiolog Amerika disebut “konsumersime baru”. Artinya, daripada menghitung jumlah riil nominal uang negara yang bisa dihemat, jauh lebih penting untuk melihat penolakan atas fasilitas mewah tersebut sebagai sebuah oposisi terhadap problem sistemik yang lebih besar.

Wajah PKS

Sikap Wahid menjadi sangat menarik kalau kita melihat latar belakang ideologi politiknya. Ia berasal bukan dari partai yang secara menggebu-gebu mengklaim sebagai partai wong cilik (yang oleh Wahid sendiri pernah diplesetkan menjadi partai wong licik), melainkan dari PKS. Dibandikan dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) yang memiliki basis massa pendukung kelas bawah, PKS justru secara umum bisa dilihat sebagai partai yang sepenuhnya digerakkan oleh kelas menengah sangat terpelajar di kota-kota. Isu yang diperjuangkan PKS bukan melulu nasib orang-orang miskin, melainkan nasib seluruh umat (Islam). Eksistensi kaum miskin tidak dipandang sebagai sebuah kategori di dalam dan untuk dirinya sendiri, melainkan lebih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari entitas yang lebih besar dan lintas kelas sosial ekonomi. Tuntutan pola hidup sederhana bagi para pejabat, dengan demikian, diusung bukan atas nama kepentingan sebuah kelas melainkan atas nama kondisi krisis yang dialami semua lapisan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kita mengenal Wahid tidak dari itikadnya mengembangkan sebuah tatanan negara sekular, melainkan justru dari kefasihannya mengartikulasikan kebutuhan untuk mengintegrasikan syariat Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu wajar bila ia sering dikelompokkan ke dalam kecenderungan bangkitnya kembali garis keras aliran keagamaan di Indonesia. Tapi Wahid kemudian terbukti mampu membawa wajah Islam yang sama sekali berbeda. Ia seperti sedang mengejawantahkan nilai-nilai mulia yang diyakininya sendiri akan membawa maslahat bagi semua umat tanpa kecuali. Dari tindak-tanduknya orang mulai bisa diyakinkan bahwa antara demokrasi dan penegakan syariat Islam bisa saling menghidupkan. Prestasi terbaiknya, dengan demikian, adalah membawa Islam sebagai rahmat semesta turun dari kitab suci ke dalam domain politik sehari-hari. Dengan cara itu ia seperti hendak mengatakan bahwa nilai-nilai asketis Islam pantas menjadi acuan dalam hidup bernegara.

Konsumerisme Baru

Konsumerisme lebih kurang bisa diartikan sebagai tendensi pembentukan aspirasi konsumsi seseorang tentang barang-barang konsumsi dan gaya hidup dengan melihat pada orang lain yang status ekonominya berdekatan. Sampai pada batas tersebut, aspirasi konsumsi seseorang bisa dikatakan relatif sederhana dalam relasinya dengan penghasilan aktual dan lingkungan kehidupannya. Tapi itu adalah bentuk konsumerisme lama (old consumerism). Mengacu pada Juliet Schor (Soron, 2004), konsumerisme baru (new consumerism) memperlihatkan pergeseran ke arah sebuah emulasi vertikal dalam apa orang mendefinisikan aspirasi-aspirasi konsumsinya dengan melihat pada gaya-gaya hidup dan pola-pola konsumsi dari segelintir orang yang masuk dalam kelompok teratas distribusi pendapatan.

Terjemahan singkatnya, dalam konsumerisme baru orang mencoba meniru gaya dan pola konsumsi yang terjadi pada orang-orang di kelas teratas ekonomi. Orang miskin meniru konsumsi orang kaya, orang kaya meniru konsumsi dan gaya hidup orang yang lebih kaya. Begitu seterusnya, dan berhenti di titik mana sudah tidak ada lagi kelas pendapatan yang lebih tinggi dan bisa diemulasi konsumsi dan gaya hidupnya. Karena itu tidak terlalu mengherankan ketika kita sering melihat gaya hidup dan pola konsumsi orang-orang superkaya yang justru seperti orang-orang dari kalangan rakyat kebanyakan. Sudah tidak ada lagi kelas pendapatan di atas mereka yang bisa diemulasi karena mereka persis di puncak paling atas. Adagium lama kembali berlaku di sini: kalau Anda sudah berada di titik paling atas, satu-satunya jalan yang ada adalah jalan turun.

Cukup jelas bahwa menjadi anggota DPR atau MPR bukan hanya memberi seseorang kedudukan politik tinggi, tapi hampir secara otomatis juga mendongkrak posisinya dalam kurva distribusi pendapatan nasional. Godaan gaya hidup mewah sekarang bukan hanya datang dari para artis sinetron tapi juga anggota-anggota parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir ini, misalnya, kita tahu bahwa areal parkir gedung DPR tidak ubahnya seperti sebuah show room mobil-mobil mewah. Setiap pilihan konsumsi mereka akan menjadi referensi bagi aspirasi konsumsi orang banyak.

Konsekwensinya, aspirasi konsumsi mereka akan memicu lahirnya obsesi berlebihan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi mewah. Pilihan sikap etis Wahid, dengan demikian, adalah upaya melawan kecenderungan makin menggilanya konsumerisme baru di kalangan rakyat yang justru tengah hidup dalam kepungan kemiskinan. Kita berharap tindakan seperti ini diikuti oleh para pejabat yang lain, sehingga ia bisa melembaga dan berkembang dari semata sebuah pilihan moral menjadi sebuah metode politik yang memiliki daya gugat lebih besar.

Wahid telah memaksa kita untuk kembali menerapkan sebuah formula yang sudah lama dianggap usang: kesederhanaan gaya hidup untuk meraih sebuah keluhuran budi. Low living high thinking. Ini adalah manifestasi dari apa yang sejak lama dikenal sebagai asketisme. Pada konteks masyarakat Jawa, almarhum Umar Kayam meyakini bahwa sikap diri seperti itulah yang (seharusnya) menjadi pilihan seorang priyayi sejati. Selain sebagai muslim yang taat dan bersih, Wahid juga telah membuktikan dirinya mampu memenuhi imperatif etis bagi priyayi Jawa sejati, bukan karena ia bisa menduduki salah satu posisi politik tertinggi dalam republik, melainkan lebih karena ia bisa mengembangkan sebuah sikap pengingkaran terhadap godaan keserbaberlebihan. Dalam Islam ini mungkin manifestasi dari pengekangan dan pengendalian hubbud dunya, hasrat besar atau nafsu menumpuk harta benda. Islam tidak menganjurkan umatnya hidup miskin, tapi hubbud dunya adalah cinta yang berlebihan pada kekayaan yang bisa membutakan mata sehingga seolah-olah hidup kaya raya adalah tujuan utama, sehingga orang bisa lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya.

Untuk kondisi masyarakat kita saat ini, sikap etis Wahid jelas tidak lazim. Di tengah makin kuatnya godaan untuk secepat mungkin meraih kenyamanan hidup, latihan-latihan asketis seperti itu sudah lama ditinggalkan banyak orang. Meminjam perumpamaan Soren Kierkegaard, Wahid seperti sebuah huruf yang ditulis terbalik dalam sebuah kata. Singkatnya, ia adalah orang yang berani berpikir dan berbuat beda, a round peg in a square hole. Tapi kita juga tahu bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual rekalsitran seperti itulah yang akan mengubah sejarah. Akankah Wahid bisa mengubah sejarah ataukah justru dirinya sendiri yang akan berubah oleh waktu dan lingkungan? Akankah ia kukuh tegak sebagai sebuah suar moral dan asketisme ataukah ia akan lumat oleh hantaman godaan politik dan konsumerisme? Waktu yang akan menjawabnya kelak.

Jakarta, 26 Oktober 2004

Artikel ini juga termasuk yang tidak lengkap catatannya. Saya tidak yakin ini pernah dipublikasikan di Koran Tempo atau surat kabar lainnya. Tapi ya sudahlah. Tidak semua anak lahir dengan akta yang benar.




ANDA MUNGKIN JUGA TERTARIK MEMBACA

Politik | Kewargaan | Budaya

Pemilu dan Nasib Bangsa