Dua Skenario Pasca 20 September 2004

Politik



Share

“Blog

Dalam Pemilu presiden putaran kedua, peluang pasangan Megawati/Muzadi dan Yudhoyono/Kalla bisa diasumsikan lebih kurang sama. Lantas apa yang harus dilakukan setelah kartu suara dicoblos, dan angka-angka kemenangan ditetapkan. Salah satu kelemahan kita sejauh ini adalah karena sebagian terbesar energi kita habiskan untuk mengurusi pemilu, seolah demokrasi melulu identik dengan itu. Sekarang, ketika pilihan yang tersisa hanya tinggal dua kandidat dan Golput, sudah saatnya fokus perhatian kita digeser pada proses demokrasi pasca Pemilu.

Daripada terjebak ke dalam ritual dukung-mendukung salah satu kandidat, jauh lebih masuk akal kalau kita justru mencurigai keduanya. Dalam bahasa ilmu politik, kecurigaan warga semacam ini bisa dikategorikan ke dalam mekanisme kontrol politik. Pada sebuah demokrasi yang sehat, kontrol terhadap kekuasaan politik sebuah rezim menjadi tugas utama partai(-partai) oposisi. Sayangnya, sampai awal abad 21 ini, kita belum mendapatkan sebuah kekuatan politik yang secara tegas berani mengambil posisi ini. Beberapa partai politik pernah berjanji akan menjadi kekuatan oposisi, tapi realitasnya masih jauh panggang dari api.

Karena itu, kontrol masyarakat luas atas kekuasaan sebuah rejim menjadi sangat krusial. Apalagi, selama lebih dari setengah abad kekuasaan modern di Indonesia, pada dasarnya kita tidak pernah memiliki tradisi politik kuasa yang benar-benar mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak. Hampir seluruh rezim politik yang pernah ada cenderung hanya berkutat di dalam dan untuk dirinya sendiri.

Paling tidak ada dua skenario politik warga yang bisa dikemukakan di sini. Dalam konteks ini, pertaruhan antara popularitas versus mesin politik menjadi tidak relevan, karena yang dipersoalkan bukanlah melalui cara apa seorang kandidat akan meraih kemenangan, melainkan lebih pada bagaimana dinamik politik berlangsung seandainya ia jadi pemenang.


Skenario I: Megawati Menang

Secara teoritis, Megawati memiliki peluang jauh lebih besar untuk terpilih kembali menjadi presiden karena ia didukung oleh kombinasi dua faktor: posisinya sebagai the incumbent, dan dukungan koalisi terbesar yang paling mungkin dalam peta politik kita saat ini. Sudah luas diketahui bahwa para penyokong Koalisi Kebangsaan (KB) mengasumsikan pemerintahan yang baik sebagai rezim kuasa yang didukung penuh oleh kekuatan mayoritas anggota parlemen. Singkatnya, Megawati sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan parlemen, dan bisa berkonsentrasi pada program-program percepatan kebangkitan bangsa. Pemerintahan akan berjalan sangat stabil karena ditopang oleh dua kaki yang sama kokohnya di eksekutif dan legislatif.

Tapi selama 32 tahun demokrasi Pancasila di bawah Soeharto, kita juga pernah mengalami sebuah pemerintahan yang sangat stabil, karena Seoharto berhasil menghimpun seluruh pilar demokrasi dalam genggamannya. Rekaman historis semacam inilah yang menjadikan kritik SBY-Kalla menemukan pembenarannya.

Hal lain yang juga penting diperhatikan adalah karena Pemilu kali ini menjadi peluang terakhir bagi Megawati. Artinya, secara personal ia tidak berkepentingan dengan Pemilu 2009 nanti. Sisi positifnya, kita bisa berharap Megawati akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk memperbaiki nasib seluruh bangsa. Atau, kalau pun Megawati terbukti sangat buruk performanya, rakyat masih bisa sedikit bernafas lega karena setelah 2009 ia pasti diganti.

Sisi negatifnya, justru karena ia tidak berkepentingan dengan Pemilu 2009, ia bisa menjadi seorang presiden yang mengedepankan pragmatisme politik berlebihan. Resiko terburuk memilih seorang incumbent dalam pencalonan terakhirnya adalah tidak adanya paksaan untuk memiliki kinerja yang baik jika terpilih kembali, karena apa pun yang akan dilakukannya tidak akan ada pengaruhnya bagi nasib kekuasaannya dalam pemilu berikutnya. Dalam konteks semacam ini, terbentuknya Koalisi Kebangsaan akan semakin memperburuk keadaan, karena kekuataan terbesar dalam parlemen akan sekata dan seperbuatan dengan eksekutif.

Faktor-faktor semacam itu patut membuat kita curiga bahwa di bawah Megawati, yang akan terjadi adalah kolusi politik besar-besaran antara eksekutif dan legislatif pada semua tingkatan. Fundamen check and balances tidak bisa diharapkan dari komposisi kekuasaan semacam ini. Dengan asumsi tersebut, upaya untuk menggalang civil society sebagai kekuatan penekan harus lebih keras dilakukan. Lembaga-lembaga sosial seperti LSM harus berani mengambil alih beberapa fungsi partai politik yang pasti akan macet. Ini akan menjadi salah satu penjelas mengapa geografi perhatian LSM di Indonesia sampai beberapa tahun ke depan masih cenderung hanya bisa melingkupi wilayah dalam negeri, dan sebatas menjadi partisipan pinggiran dalam problem-problem global. LSM kita direpotkan oleh terjadinya disfungsi partai politik, sehingga keterlibatannya dalam politik kekuasaan menjadi sebuah keniscayaan.

Skenario 2: SBY Menang

Secara empirik, kalau beberapa survey itu bisa dipercaya, SBY akan terpilih menjadi presiden keenam RI. Berbeda dari Megawati, SBY tidak memiliki kaki politik yang kukuh di parlemen. Bisa dibayangkan, sebuah rezim pemerintahan yang hanya ditopang oleh kekuatan kecil di parlemen, itu hanya akan menghabiskan energi dan waktunya untuk meraih dukungan politik yang lebih besar. Koalisi Kebangsaan, dengan asumsi mereka bisa mempertahankan soliditasnya, sejak awal sudah menebar teror ancaman bahwa kelompok ini tidak akan membiarkan pemerintahan SBY bekerja dengan tenang. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah munculnya kolusi yang sama buruknya antara eksekutif dan legislatif.

Di lain pihak, komposisi penyebaran kekuatan politik semacam ini bisa mencegah terjadinya pengumpulan seluruh kekuasaan pada tangan satu orang. Perbedaan kekuatan politik antara pemenang Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif diharapkan bisa memaksa lahirnya kekuatan oposisi yang tangguh. Kepala pemerintahan tidak lagi jadi pengejawantahan takhta suci seorang raja, melainkan lebih mirip seorang chief excecutive officer (CEO) dalam sebuah perusahaan modern.

Hal paling menakutkan dari kemenangan SBY, menurut saya, bukanlah karena ia berpeluang besar menjadi seorang pemimpin militerisitik, melainkan justru munculnya kegandrungan yang makin akut masyarakat kita pada sosok pemimpin berlatarbelakang militer. Kalau militerisme biasanya mengacu pada pemanfaatan kekuatan militer dan cara-cara yang lazim dilakukan oleh kelompok militer baik untuk menjalankan maupun untuk menopang dan melanggengkan sebuah kekuasaan politik, gandrung-militer pada prinsipnya adalah persepsi masyarakat tentang sosok ideal seorang pemimpin yang mengacu pada sosok tokoh-tokoh militer. Di tengah kondisi keamanan yang sangat rawan saat ini, persepsi semacam itu akan semakin kuat tertanam jika SBY bisa menjadi presiden yang berprestasi. Apalagi, dalam pembangunan ekonomi rakyat cenderung melihat bahwa empat pemimpin sipil yang pernah berkuasa di Indonesia, tidak satu pun yang berhasil menyamai Soeharto.

Resiko terburuk dari kemenangan SBY-JK tidak muncul dari kemungkinan munculnya kembali otoritarianisme politik, melainkan, lebih dari itu, adalah makin tipisnya kepercayaan masyarakat luas pada para pemimpin non militer. Kalau setelah terpilih ternyata SBY kemudian mengembangkan model kepemimpinan militeristik, kita masih bisa menggalang kekuatan untuk melawannya. Masalahnya adalah, bagaimana kalau ternyata ia bisa tampil dengan performa baik? Bagaimana kita bisa melawan gandrung-militer di kepala jutaan rakyat? Tidakah ini merupakan indikasi (akan) terjadinya krisis calon pemimpin di kalangan lembaga-lembaga sosial non militer, yang akibat-akibatnya masih akan kita rasakan sampai Pemilu 2009 nanti?

Pernah dimuat dalam KoranTempo, 21 Sep 2004.