Kekuatan Lama dan Baru dalam Pemilu 2004

Politik



Share


“Blog

Tahun 2004 ini, sebagian besar rakyat pemilih akan disergap kebingungan menghadapi Pemilu beberapa bulan ke depan. Bukan hanya karena Pemilu sekarang berlangsung dalam cara baru yang jauh lebih rumit, tapi terutama karena untuk pertamakalinya dalam periode enam tahun belakangan ini, kompetisi antara kekuatan lama dan baru akan muncul lebih terbuka dalam kontestasi politik formal.


Terma “lama” dan “baru”, dalam konteks ini, bukan sebatas soal temporal dan figuratif, melainkan lebih menyangkut aspek-aspek visional dan ideasional tentang tatanan politik yang akan dibangun. Apakah kita akan mengalamatkan konsep “lama” kepada mereka yang sering dituduh sebagai kekuatan Orde Baru, dengan konsekwensi mengasumsikan seluruh pihak yang mengklaim dirinya non Orde Baru sebagai kekuatan baru? Problem ini lebih ruwet daripada sekedar memilah politisi busuk dari yang tidak. Sebab kalau untuk membedakan politisi busuk dari yang tidak kita hanya akan menghadapi teknis pembuktian, memetakan dua kekuatan antara yang lama dan yang baru membutuhkan penjelasan-penjelasan yang cenderung bersifat ideologis.

Tidak selalu mudah untuk memetakan mana pihak yang secara cukup aman bisa disebut kekuatan baru, dan mana yang bisa disebut kekuatan lama dengan cara yang sama? Lantas apa relevansi masing-masing kekuatan itu bagi kemaslahatan hidup orang banyak?

Ulasan-ulasan politik biasanya mengidentifikasi munculnya kembali kekuatan lama, itu dari fakta semakin terbukanya keberanian orang-orang pendukung setia Soeharto memasuki arena kompetisi politik. Penobatan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai calon presiden oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), misalnya, dianggap sebagai kulminasi dari arus balik kekuatan lama tersebut. Problemnya kemudian adalah, dengan cara apa kita bisa mengukur tingkat kebaruan calon-calon presiden yang lain.

Secara kasar paling tidak ada tiga kubu yang kelak akan langsung berhadapan dengan kemungkinan jalin kelindan persekutuan kompromis yang sama di antara ketiganya. Pertama, kubu yang secara terbuka atau tidak membawa semangat kembali pada tatanan Orde Baru. Golkar dan PKPB tentu saja mewakili kubu ini. Kedua, kubu yang bertekad mempertahankan rezim yang ada saat ini tanpa sikap tegas terhadap rezim masa lalu. Ini tentu saja diwakili oleh PDIP dan sekutu-sekutunya yang sekarang ikut menopang rezim tersebut. Ketiga, terjepit di antara dua kubu terdahulu adalah kubu yang, paling tidak secara terbuka, (seakan-akan) menolak Orde Baru tapi juga berorientasi mengakhiri rezim yang berkuasa saat ini.

Metode kubu Orde Baru adalah ekstrapolasi masa depan dari masa lalu kejayaannya. Kritiknya atas kondisi saat ini langsung menyodok nostalgia rakyat tentang kondisi masa lalu yang dimitoskan lebih baik, dan mengabaikan fakta historis bahwa merekalah penyebab terbesar kebangkrutan yang kita derita sekarang. Dalam konteks ini, apa yang dikemukakan Hartono dan Tutut identik dengan apa yang selalu dijadikan isu utama beberapa kandidat yang ikut konvensi calon presiden Golkar.

Kelompok ini muncul percaya diri menggunakan isu yang sulit dibantah, yakni kegagalan rezim-rezim kekuasaan paska Soeharto membawa kondisi perekonomian yang lebih baik. Retorika mereka seperti mengajak kita kembali ke zaman normal, ketika demokrasi dijauhkan dari kehidupan, tapi rakyat dijamin cukup makan. Artinya mereka berusaha mengalihkan politik dari konsep abstrak tentang demokrasi dan partisipasi ke perkara konkret hajat hidup setiap hari.

Strategi seperti itu persis memanfaatkan salah satu penyakit masyarakat kita: amnesia sejarah. Gerakan-gerakan politik sejak tahun 1998 yang lalu, misalnya, betapa pun ia berhasil menggusur kekuasaan Soeharto, bagi sebagian besar orang akhirnya toh hanya jadi serentetan peristiwa yang lewat sekejap dalam ingatan. Setelah itu seluruh energi masyarakat diserap dan dihabiskan tidak untuk menanggulangi krisis di berbagai lini, tapi lebih untuk menanggungkan pelbagai kekecewaan yang datang bersilang tindih, terus menerus.

Penentangan terhadap Orde Baru yang dulu riuh dikumandangkan, akhirnya memang hanya harus berakhir sebagai sebuah latar belakang, lembar-lembar kusut masai yang dilampirkan begitu saja pada kehendak segelintir orang untuk meraih kuasa. Ketika reformasi sepenuhnya telah gagal diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret perbaikan kehidupan rakyat, ketika itu pula pada dasarnya seluruh harapan telah dikuburkan. Kekhawatiran akan dominannya kembali kekuatan lama dalam politik setelah Pemilu 2004, dengan demikian, pada dasarnya adalah cermin dari impotensi dan inkompetensi kekuatan politik yang ada sekarang.

Sebaliknya, PDIP dan sekutunya menggunakan metode proyeksi masa depan dengan menciptakan ilusi tentang keberhasilannya saat ini. Apa pun argumen yang dibangunnya pada dasarnya itu adalah metode yang khas dari sebuah rezim yang berusaha melanggengkan diri. Karena itu, bagi kubu ini sebenarnya tidaklah begitu penting apakah secara kategoris mereka termasuk kekuatan baru atau lama. Tidak akan mengejutkan jika kelak kubu ini akan berkoalisi dengan kubu yang pertama tadi. Mungkin karena itu Mochtar Pabottingi menyebut kubu ini bablasan Orde Baru.

Di lain pihak, kubu yang terakhir berusaha merengkuh masa depan dengan terlebih dahulu secara formal mendeklarasikan negasi atas masa lalu dan kondisi saat ini sekaligus. Tapi apakah kubu ini merupakan representasi kekuatan baru masih tetap problematis. Pertanyaannya, apakah partai-partai pimpinan Sjahrir, Eros Djarot, Ryas Rasyid, atau Hidayat Nurwahid benar-benar bisa menjadi kekuatan oposisi terhadap dua kubu yang lain tadi, ataukah mereka hanya akan mengulang kompromi politik seperti terjadi setelah Pemilu 1999 yang lalu. Kita masih harus melihat apakah negasi atas masa lalu dan masa kini tadi dipakai benar-benar sebagai metode sistemik untuk membangun tata politik baru, ataukah sebuah taktik marketing politik belaka.

Jakarta, 15 Januari 2004

Pernah dimuat dalam KoranTempo, 17 Januari 2004.