Minoritas, Konformitas, dan Jumlah yang Tidak Selalu Jelas

Sebuah Prakata untuk Isu Hak Minoritas


Share


“Blog

Konformitas adalah naluri yang sangat kuat. Ada rasa aman yang disediakan di dalam jumlah, dan di luar jumlah itu orang membutuhkan lebih dari naluri untuk bisa berbeda dari kebanyakan orang lain. Maka orang cenderung mengatur hidupnya di atas landasan yang disepakati secara bersama-sama oleh sejumlah orang tertentu. Menjadi mayoritas dalam jumlah memberi orang sebuah rasa aman karena ia menyediakan kesamaan-kesamaan atribut dengan sejumlah sangat besar khalayak. Sebaliknya, berbeda dengan mayoritas sering mendatangkan perasaan tidak aman atau, paling tidak, beresiko dianggap minor, aneh, menyimpang, tertinggal, terasing dengan segala konsekwensinya. Individu atau sekelompok individu menjalani cara hidup yang berbeda dari mayoritas bisa karena pilihan bisa pula karena sebab-sebab historis tertentu, seperti pengabaian oleh negara dalam kebijakan-kebijakan modernisasi, atau oleh representasi dalam wacana. Sebagai pilihan atau karena secara historis dan politis diciptakan, kelompok-kelompok minoritas adalah fakta yang selalu ada dalam setiap negara. Salah satunya adalah kelompok minoritas berbasis etnis/agama.


Dalam masyarakat-masyarakat pra-modern (kalau istilah ini masih bisa digunakan), komunitas-komunitas minoritas umumnya menerima status subordinat mereka, dan terkurung dalam ruang-ruang sosial bahkan geografis yang diberikan kepada mereka oleh kelompok-kelompok dominan. Kondisi ini sudah jauh berbeda dengan saat ini. Berkat menyebarnya gagasan-gagasan demokrasi tentang kesamaan status dan hak, komunitas-komunitas minoritas sekarang menuntut kesamaan perlakuan, termasuk penghapusan diskriminasi, kesamaan kesempatan, dan hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam dan membentuk kehidupan kolektif masyarakatnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, persamaan perlakuan (equal treatment) ditafsirkan secara luas bahwa negara tidak bisa diidentikkan dengan sebuah etnis, agama dan kelompok kultural tertentu, dan harus netral atau adil dalam pendekatannya kepada komunitas-komunitas konstituennya (Parekh, 2005: 4).

Kegagalan akomodasi terhadap kelompok-kelompok ini di beberapa negara telah membawa konsekwensi politis cukup serius, mulai dari ketidakpatuhan (disobedience) sampai separatisme. Dalam pidatonya ketika berkunjung ke Indonesia tahun 2005 yang lalu, Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kofi Annan, memberi komentar tentang kekhawatiran sejumlah pihak atas gejala separatisme di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam komentar tersebut Annan, antara lain, mengatakan:

Minoritas harus diyakinkan bahwa negara benar-benar milik mereka, juga milik mayoritas, dan bahwa keduanya akan menjadi pencundang kalau negara pecah. Konflik-konflik hampir pasti terjadi kalau respon negara terhadap separatisme menimbulkan penderitaan yang meluas di wilayah atau di antara kelompok etnik yang ingin memisahkan diri itu. Akibatnya adalah membuat makin banyak orang merasa bahwa negara bukanlah negara mereka, dan ini sama saja dengan memberi separatisme para pendukung baru. (Dikutip melalui Mark Lattimer, 2007:13)


Pernyataan Annan di atas cukup signifikan dalam konteks perkembangan politik di Indonesia ketika ia datang beberapa tahun lalu tentu saja, yakni ketika dari banyak tempat di negeri ini kita mendengar begitu mudah orang atau sekelompok orang mengancamkan kata “merdeka” atau “memisahkan diri” kalau tuntutan politiknya tidak dipenuhi oleh Jakarta. Tapi pernyataan itu juga tetap penting bahkan ketika kita membacanya kembali saat ini. Ia menggarisbawahi dua hal yang saling terkait: Pertama, tentang kelompok minoritas terutama yang (potensial) menjadi kelompok separatis, dan; kedua, tentang satu hal yang sudah lama sering disebut, tapi yang karena sebab-sebab tertentu cenderung kita lupakan begitu saja, yakni tentang rasa memiliki, tentang sense of belonging warga terhadap negaranya (baik mereka yang berasal dari kelompok minoritas mau pun mayoritas).

Dalam praktiknya, konsepsi tentang rasa memiliki ini sering dipahami sebagai sebuah proses yang seolah berjalan satu arah, dari warga terhadap negaranya, dan jarang dilihat sebagai rentetan peristiwa yang imbal-balik. Padahal bagaimana sebuah rasa memiliki itu bisa ditumbuhkan, terutama di kalangan mereka yang secara langsung bolehjadi tidak pernah benar-benar merasakan manfaat dari eksistensi negara itu? Atau bagaimana seseorang bisa merasa memiliki negara kalau negara tidak pernah hadir untuk menjamin eksistensinya sebagai warga yang memiliki martabat yang sama dengan warga-warga yang lain? Singkatnya, bagaimana meyakinkan semua warga bahwa negara ini adalah milik semua orang, tanpa kecuali. Heroisme semacam yang sering dirujuk dari ucapan termashur John F. Kennedy bahwa “jangan tanya apa yang bisa dilakukan negaramu kepadamu tapi tanya apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu”, itu hanya harus diperlakukan sebatas isi sebuah pidato yang menggugah, tapi tidak pernah benar-benar meyakinkan secara empirik. Kalau karena sebab-sebab tertentu negara tidak melakukan apa pun yang bisa dirasakan manfaatnya bagi individu atau kelompok individu tertentu, bagaimana rasa memiliki itu bisa muncul dan lantas tetap dipelihara? Bukankah, jika demikian, negara utuh atau terpecah belah sama-sama hanya menempatkan mereka, untuk memakai ungkapan Annan di atas, sebagai pecundang belaka?

Dalam konteks negara-bangsa Indonesia, Sukarno dan para pendiri bangsa ini tampaknya sadar bahwa Indonesia tidak mungkin bisa langsung selesai tanpa proses-proses yang bisa mengantarkan kita kepada rasa sebagai warga yang bermartabat dari sebuah komunitas besar politik di bawah sebuah pemerintahan yang baru terbentuk itu. Kalau kita memperluas bayangan historis kita tentang proses-proses pengukuhan Indonesia menjadi sebuah bangsa, melalui benih-benih semangat kebangsaan yang baru tumbuh di awal abad 20 yang lalu, dan sampai ia kemudian memproklamirkan berdirinya sebuah negara-bangsa modern tahun 1945, sebagian orang cenderung terjebak untuk mengandaikan bahwa proses-proses tersebut telah sepenuhnya selesai. Komponis W. R. Supratman bahkan membuat sebuah kesalahan yang terus kita abaikan sampai sekarang, ketika dalam lagu Hari Merdeka ia menulis bahwa tgl. 17 Agustus 1945 adalah hari lahirnya bangsa Indonesia. Padahal bukan hanya pernyataan tersebut keliru karena semangat kebangsaan telah lahir jauh-jauh hari sebelumnya, salah satunya adalah melalui Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda yang terkenal itu, melainkan, dan lebih dari itu, juga karena apa yang dibayangkan sebagai satu bangsa Indonesia itu tidak bisa lahir otomatis melalui berdirinya secara formal sebuah negara, dan bolehjadi memang belum pernah benar-benar sepenuhnya selesai pembentukannya sampai hari ini.

Proses-proses itulah yang sering kita dengar sebagai nation and character building. Logikanya lebih kurang mirip dengan kalimat termashur Massimo d’ Azeglio yang, pada saat menjelang unifikasi Italia, berkata “kita telah membuat negara Itali, yang tersisa hanyalah tinggal membuat identitas (orang atau bangsa) Italia” (L'Italia è fatta. Restano da fare gli italiani, Italy has been made; now it remains to make Italian). Runtuhnya visi besar seperti ini yang antara lain kemudian melahirkan gagasan-gagasan teoritis tentang multikulturalisme, tapi yang juga penting dicatat dari ungkapan tersebut adalah bahwa bangsa bukan entitas yang muncul dari kekosongan dan langsung terbentuk, melainkan sesuatu yang membutuhkan upaya keras untuk membangunnya. Dalam bayangan Sukarno dkk., bangsa bukan hanya sebuah kesatuan orang yang terhimpun dalam satu teritori oleh kesamaan nenek moyang, sejarah, budaya atau bahasa belaka, melainkan juga sebuah himpunan besar jiwa-jiwa yang berkarakter atau, dalam bahasa yang sudah menjadi klise, memiliki jati diri yang kukuh. Ignas Kleden (8/9/2008) berargumen bahwa nasionalisme Indonesia bersifat suprakultural karena tidak memiliki akar kebudayaan yang menopangnya. Faham kebangsaan jadi semacam ajakan untuk melupakan identitas partikular seseorang (etnik, adat, agama, budaya), paling tidak untuk sementara, demi tujuan mengusir kekuatan kolonial. Padahal, justru identitas-identitas partikular inilah yang paling mampu menerbitkan sense of belonging para anggota kelompoknya (Gutmann, 2004: 193).

Nasionalisme Indonesia, dengan demikian, bukanlah sepenuhnya padanan dari apa yang di Eropa disebut “l’amour sacre de la patrie”, cinta suci kepada tanah air, karena bahkan sampai ketika Sumpah Pemuda mendeklarasikan “satu tanah air” pun, pada dasarnya secara de facto dan (apalagi) de jure kita belum lagi punya tanah air yang satu untuk semua orang Indonesia itu. Kecintaan Diponegoro kepada tanah dan airnya, misalnya, hanya sebatas pada sebuah domain kecil di dalam wilayah kerajaan Mataram. Klaim dalam Sumpah Pemuda hanya berasal dari bayangan atau cita-cita beberapa tokoh muda yang berkumpul di Jawa, yang belum tentu persis sama dengan apa yang dibayangkan oleh mereka yang tidak ikut berkumpul pada hari bersejarah itu. Tanah air kita adalah tanah dan air yang secara politik dan diskursif ditemukan, dikumpulkan dan dipetakan oleh rezim kolonial Belanda ke dalam sebuah wilayah yang disebutnya Hindia Belanda itu. Ada jarak yang cukup panjang antara 1928 sampai 17 Agustus 1945, dan dalam interval tersebut sekian banyak peristiwa politik penting terjadi yang secara akumulatif atau berdiri sendiri justru memberi momen Kongres Pemuda itu arti signifikan dalam sejarah kita: bahwa kita akhirnya secara de facto dan de jure benar-benar memiliki satu tanah air untuk seluruh bangsa Indonesia.

Lantas bagaimana dengan orang atau kelompok orang yang tidak pernah ikut, meminjam istilah Jawaharlal Nehru,[1] terjaring oleh jala nasionalisme Indonesia, yakni mereka yang hidup jauh dari hiruk-pikuk politik nasional? Dalam film dokumenter To Mompalivu Bure (Orang-orang Pencari Garam, 2008) produksi Yayasan Interseksi, Jakarta, misalnya, ada beberapa penggalan dialog antara si pembuat film dengan beberapa warga komunitas Wana di kawasan Cagar Alam Morowali, kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang boleh jadi bisa dipakai untuk memeriksa sampai sejauh mana sebenarnya kehadiran negara dirasakan oleh, dan tali-tali kebangsaan berhasil diikatkan kepada warga-warga komunitas minoritas di Indonesia lebih dari setengah abad kemudian. Apakah negara benar-benar juga dirasakan sebagai, dalam ungkapan Annan di atas, "milik" komunitas orang Wana dan bukan hanya milik etnis-etnis tertentu saja? Dalam salah satu percakapan di film tersebut, orang-orang Wana, entah sadar atau tidak, kadang-kadang masih menggunakan ungkapan "orang Indonesia" untuk merujuk kepada orang-orang yang tinggal di luar kawasan tempat mereka hidup sekaligus membedakannya dengan "orang Wana". Di lain pihak, sampai saat Nota Kesepakatan Damai (Memoradum of Understanding) Helsinki ditandatangani dan dijalankan, misalnya, orang-orang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kita tahu bersama, sering menggunakan ungkapan "Indonesia-Jawa" sebagai refleksi penolakan mereka terhadap apa yang secara internasional diakui sebagai Negara Republik Indonesia.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa orang-orang Wana potensial atau, seperti GAM sebelumnya, telah memutuskan dirinya menjadi kelompok separatis yang menginginkan satu negara tersendiri. Karena praktik-praktik asimilasi yang dilakukan secara koersif, orang Wana memang pernah mendeklarasikan "tare kampung, tare agama, tare pamarenta" (tidak ada kampung, tidak ada agama, dan tidak ada pemerintah), tapi jika ditempatkan pada konteks sosial dan kulturalnya, ungkapan tersebut lebih merupakan sebentuk protes sosial yang terlalu lunak untuk dianggap sebagai gejala separatisme (lihat, misalnya, Budiman, 2005: 3-5). Yang mereka lakukan adalah bentuk-bentuk negasi terhadap dan sebagai akibat dari kebijakan negara, bukan penolakan terhadap eksistensi negara. Melalui paparan di atas saya hanya mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan relasi antara negara dengan rakyatnya delapan windu setelah negara secara resmi didirikan--dan melalui itu sebuah bangsa cenderung dianggap seolah-olah sudah bulat terbentuk--, dan bagaimana rasa "memiliki" itu terbukti masih cenderung problematis.

Mengapa orang Wana, kalau kita merujuk pada salah satu dialog dalam film dokumenter To Mompalivu Bure di atas, kadang-kadang masih menganggap dirinya sebagai sebuah kelompok sosial yang "bukan" Indonesia, dan mengapa orang-orang GAM menolak identifikasi dirinya sebagai orang Indonesia melalui ungkapan "Indonesia Jawa", pasti banyak kemungkinan perspektif jawaban yang bisa didiskusikan. Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan dalam kasus Papua atau tempat-tempat lain. Dua hal penting yang perlu benar-benar diperhatikan tentu saja adalah soal distributive justice dan the struggle for recognition, soal keadilan bagi semua warga tanpa kecuali, dan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga yang sederajat dengan warga-warga lainnya.

Peristiwa-peristiwa semacam itu memperlihatkan kepada kita bahwa alih-alih telah selesai, Indonesia sebagai sebuah bangsa sampai sekarang masih berada dalam negosiasi yang belum tuntas dengan bangsa-bangsa lama yang semula diminta dilupakan itu. Dalam gagasan Sukarno, misalnya, Indonesia adalah sebuah keberangkatan radikal dari masa silam bangsa-bangsa pra-kemerdekaan.[2] Sutan Takdir Alisjahbana (1935 dan 1986) bahkan menyebut masa lalu tersebut sebagai zaman jahiliyah pra-Indonesia. Bangsa, dalam kalimat lain, adalah sebuah perjuangan bukan hanya melawan kolonialisme melainkan juga untuk membebaskan diri dari buaian masa silam, sebuah proyek rasional yang mengkhianati masa lalu untuk merengkuh dan menyambut masa depan (Budiman, 2008). Orde Baru mengubur hidup-hidup bangsa-bangsa lama itu melalui modernisasi, pembangunan dan kemajuan, dan represi militeristik tentu saja. Sepeninggal Suharto, kita seperti dihantui oleh bangsa-bangsa lama yang serempak bangkit dari reruntuhan masa silam itu. Mungkin itu mengapa almarhum Pramoedya Ananta Toer berkeras menyatakan bahwa (seharusnya) Indonesia bukanlah sebuah negara-bangsa (nation-state) melainkan "negara-bangsa-bangsa" (nations-state).

Batas-batas yang Melebar

Tampaknya cukup sulit dihindari bahwa ada beberapa batas konseptual yang tidak bisa dipegang secara tegas. Misalnya, tidak ada batas konseptual yang jelas antara minoritas etnik dengan indigenous people (atau sebut saja “masyarakat adat”) dan kelompok minoritas secara umum. Apakah, misalnya, orang Sakai atau orang Kampung Naga lebih tepat dikategorikan sebagai kelompok minoritas etnik atau indigenous people? Dalam formasi tradisionalnya, komunitas orang Sakai juga memiliki praktik keagamaan yang berbeda dari mayoritas penduduk di sekitarnya. Pada kasus lain, meskipun sama-sama sebagai pemeluk Islam tapi komunitas warga Kampung Naga juga mempraktikkan beberapa ritual yang tidak dilakukan oleh pemeluk Islam di luar kampung tersebut. Dalam cara yang sama juga bisa dipertanyakan apakah komunitas Buda di Lombok Utara (yang sama sekali berbeda dengan para penganut Budhisme atau agama Budha) bisa disebut minoritas di dalam etnik minoritas (minority-within-ethnic-minority), karena mereka merupakan bagian dari etnis Sasak, yang meskipun merupakan etnis mayoritas di Lombok tapi bisa dikelompokkan sebagai etnis minoritas dalam skala nasional, ataukah mereka merupakan minoritas agama, karena menganut dan mempraktikkan agama di luar agama mayoritas di wilayah tersebut? Apakah Dayak Tidung yang muslim merupakan minoritas agama atau subetnik minoritas? Kategori-kategori tersebut boleh jadi lebih mudah dipahami bedanya secara konseptual, tapi dalam praktik seringkali tumpangtindih antara satu dengan lainnya.

Pada level politik di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), masyarakat-masyarakat yang dikategorikan sebagai indegenous societies dianggap sebagai sebuah sub-kelompok dari kelompok minoritas. Sementara di Kanada, menjadi indigenous berarti memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak orang asli (aboriginal rights) seperti orang-orang Indian, Inuit atau Métis. Mereka dianggap sebagai keturunan dari orang-orang yang pertama kali menghuni wilayah yang bersangkutan. Konsekwensinya, orang-orang asli dari Australia, misalnya, bukan lagi merupakan kelompok indigenous kalau mereka tinggal di Kanada (Coates, 2004: 10). Di Indonesia, terminologi indigenous people menimbulkan kontraversinya sendiri. Negara dan pemerintah menggunakan beberapa ungkapan bergantian seperti "masyakarat terasing", dan "komunitas adat terpencil", sementara kalangan lembaga non pemerintah memilih menggunakan istilah "masyarakat adat".[3]

Di lain pihak, salah satu pengertian lama tentang etnisitas merujuk pada orang atau sekelompok orang yang tidak mengikuti agama komunitasnya (gentile atau heathen), dan sering disepadankan dengan paganisme. Ini mungkin sedikit memberi penjelasan tentang banyak kasus ketika antara agama dan etnik sering tidak terpisahkan. Etnografi mulai digunakan pada tahun 1834 untuk deskripsi ilmiah tentang "bangsa-bangsa atau ras-ras manusia, adat istiadat, kebiasaan dan perbedaan-perbedaannya", dan etnologi digunakan tahun 1842 untuk mengkaji "ras dan masyarakat, relasi-relasinya, dan karakteristik mereka yang distingtif". Akhir-akhir ini derivasi kata etnisitas, yakni "etnis", banyak digunakan untuk menghindari penggunakan kata yang sekarang cenderung tidak diskusi, "ras". Sementara itu, ketika memperkenalkan jurnal barunya, Asian Ethnicity, tahun 2000 yang lalu, Colin Mackerras, misalnya, merujuk pada "masyarakat-masyarakat minoritas" (minority peoples), "masyarakat adat" (indigenous peoples), "minoritas nasionalitas" (minority nationality), dan "minoritas kelompok-kelompok etnik" (minority ethnic groups). Penekanannya adalah pada "minoritas", sehingga kata "etnis" tampak mengacu secara khusus kepada karakteristik-karakteristik distingtif masyarakat-masyarakat dalam sebuah negara, tapi sebagian terbesarnya, jika tidak secara eksklusif, merujuk kepada sebuah "minoritas" berhadapan dengan "mayoritas" yang kebudayaannya dominan dalam sebuah negara (Tarling, 2008: 18-19).

Terminologi etnisitas dan indigenous people ini sering diperlakukan seolah-olah keduanya merupakan terminologi identitas. Padahal etnisitas tentu saja bukanlah terminologi identitas. Ia sepenuhnya merupakan konsep analitis yang dikonstruksi oleh para antropolog untuk memudahkan mereka membuat kategori. Di Indonesia, istilah etnis sering dipadankan dengan istilah "suku bangsa", mungkin dengan asumsi bahwa kelompok-kelompok ini adalah sub-sub kecil dari sebuah satuan besar yang sampai hari ini masih kita sebut "bangsa Indonesia" itu. Padahal orang-orang Batak-Toba mungkin dengan bangga menyebut dirinya sebagai "orang Batak" bukan sebagai "suku bangsa Batak". Sama seperti etnisitas, konsep indigenous people pada dasarnya adalah sebuah konsep analitis. Tapi ia kemudian menjadi atribut yang jauh melampaui keperluan analisa sosial. Dalam perkembangannya saat ini, terminologi "indigenous" bukan hanya sebatas kategori legal dan konsep analitis melainkan juga sebuah ekspresi identitas, sebuah lencana yang disematkan penuh rasa bangga, memperlihatkan sesuatu yang signifikan sekaligus personal tentang keterikatan kolektif pemakainya (Neizen, 2003: 3).

Di lain pihak, Minority Group International (MRG) tidak membatasi pengertian tentang dan fokus ruang lingkup kerjanya hanya pada minoritas numerik, melainkan lebih memberi perhatian khusus pada faktor "non-dominan" (baik etnik, agama maupun lingustik) sebagai kategori untuk membedakan kaum minoritas dari kaum mayoritas. Ke dalamnya, MRG memasukkan kelompok indigenous, masyarakat rumpun (tribe), komunitas migran dan para pengungsi. Karena berbagai alasan, komunitas-komunitas tersebut mungkin tidak pernah benar-benar menginginkan dikategorikan menjadi minoritas. Penting pula dicatat bahwa kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak homogen—beberapa anggota kelompok ini bahkan bisa saja mengalami marginalisasi lebih lanjut karena usia, kelas sosial, disabilitas, gender dan faktor-faktor lain. Secara spesifik, MRG memilih fokus pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling miskin dan paling parah mengalami marginalisasi. Mereka mungkin tidak punya akses pada kekuatan politik, menghadapi diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan harus menghadapi kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditimpakan kepada mereka.[4]

Problem minoritas di Indonesia juga memiliki dimensi persoalan yang sangat menarik tapi sekaligus juga rumit. Salah satunya adalah tentang problematik etnis Cina Indonesia. Secara umum etnis ini biasa dikategorikan sebagai salah satu kelompok minoritas. Problem pertama muncul karena mereka semua dimasukkan ke dalam satu kelompok etnik, yakni etnis Tionghoa atau Cina Indonesia, tanpa mempedulikan diversitas asal-usulnya. Problem berikutnya muncul dari dikotomi menyesatkan antara "pribumi" dan "non-pribumi". Meskipun secara numerik total jumlah etnis Cina Indonesia saat ini mungkin sudah melebihi jumlah populasi etnis Sasak, misalnya, tapi Sasak tidak dipersepsikan sebagai minoritas seperti orang mempersepsikan etnis Cina ketika semesta perbincangan bergeser kepada topik tentang dikotomi antara "pribumi" dan "non-pribumi" tadi. Penjelasnya adalah karena Sasak termasuk ke dalam kategori etnik "pribumi". Artinya, kategori "pribumi" mengatasi kategori jumlah cacah badan. Sasak menjadi minoritas hanya ketika semesta perbincangannya digeser ke dalam konteks perbandingannya dengan dua etnis pribumi lain, yakni Jawa dan Sunda. Dengan demikian, konsep "pribumi" menjadi semacam katalis persepsi orang tentang kelompok minoritas ke dalam dan ke luar. Ke dalam, Sasak adalah bagian dari minoritas berhadapan dengan etnis-etnis besar dan dominan, tapi ke luar sebagai pribumi ia menjadi bagian dari mayoritas vis à vis etnis pendatang. Berhadapan dengan etnis-etnis yang dikategorikan sebagai "non-pribumi", Sasak, Batak, Dayak, dan yang lainnya itu mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam sebuah kategori lain yang juga sumir: mayoritas kecil berbanding mayoritas besar seperti Jawa dan Sunda.

Faktor Islam juga menambah rumit persoalan dikotomi minoritas-mayoritas dan "pribumi-non pribumi". Ketika terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Cina di Jakarta tahun 1998 yang lalu, misalnya, ke dalam dikotomi "pribumi" dan "non-pribumi" juga ditambahkan pembeda lain, yakni "muslim" dan "non-muslim". Dengan cara ini, sama seperti Sasak bisa berubah menjadi bagian dari mayoritas ketika diidentifikasi sebagai "pribumi", orang-orang Indonesia keturunan Arab juga seperti mengasimilasikan diri ke dalam ribaan kelompok "pribumi" karena mereka muslim dalam kontrasnya dengan etnis Cina, yang kebanyakan non-muslim. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya persepsi tentang mayoritas dan minoritas yang penggunaannya cenderung elastis tapi juga persepsi tentang siapa yang dianggap pribumi dan non-pribumi. Distingsi seperti itu mungkin juga bisa dipakai untuk melihat minoritisasi dalam hal keyakinan/keagamaan. Islam adalah mayoritas besar dalam kategori agama resmi, dan lima agama lain (Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu) adalah mayoritas kecil dalam kategori yang sama kalau dibandingkan dengan puluhan bahkan mungkin ratusan agama/keyakinan lokal yang secara resmi tidak pernah diakui oleh negara.

Dari kasus-kasus di atas kita bisa melihat bahwa soal mayoritas dan minoritas ternyata juga bergantung kepada pengakuan (recognition). Batak adalah minoritas dalam jumlah numerik tapi bisa juga menjadi mayoritas karena ia diakui sebagai bagian dari himpunan besar etnis-etnis pribumi. Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu menjadi mayoritas karena dianggap sebagai agama resmi (yang diakui dan diberi anggaran oleh pemerintah) vis à vis agama/keyakinan lain yang tidak diakui. Konsep "pribumi" dan "resmi", dalam kalimat lain, adalah bagian dari proses eksklusi yang membingkai problematik hak minoritas pada umumnya. Ini memperlihatkan betapa konsep minoritas cenderung problematis, dan bahwa persoalan hak minoritas, dengan demikian, tidak pertama-tama merujuk pada keberadaan kelompok-kelompok dengan jumlah populasi kecil secara mutlak berbanding dengan populasi di luarnya, melainkan lebih pada proses-proses melalui apa mereka menjadi kelompok yang selalu dipersepsikan sebagai minoritas.

Secara sederhana itulah yang secara tentatif disebut minoritisasi. Dengan demikian, bukan fakta tentang minoritas yang penting dan harus menjadi perhatian utama, melainkan representasi sebagai "yang minor", "yang lain", "yang harus diadabkan", "yang terbelakang", "yang tertinggal", "yang terpencil" "yang eksotis" , "yang tidak resmi", "yang bukan pribumi". Konkretnya itu bisa berupa minoritas etnik, masyarakat adat, kelompok Gay dan Lesbian, minoritas agama, dst. Dalam cara ungkap yang berbeda bisa dikatakan bahwa minoritisasi berhubungan dengan proses-proses eksklusi dan seklusi satu atau beberapa kelompok sosial baik oleh kelompok-kelompok sosial lain di luarnya maupun oleh negara. Eksklusi berurusan dengan soal bagaimana kelompok-kelompok minoritas itu ditapis ke luar, disingkirkan (atau mungkin lebih tepat dipinggirkan), sedangkan seklusi berurusan dengan soal bagaimana kelompok-kelompok ini secara sengaja dikucilkan, diterpencilkan, dimasyarakat-terasingkan baik secara geografis maupun manusiawi.


Versi lengkap tulisan ini pernah terbit sebagai Prakata atau Editorial tanpa judul untuk buku Hak Minoritas. E Pluribus Unum dan Batas-batas Multikulturalisme. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2010. Untuk publikasi ini saya tidak menyertakan rangkuman dari tulisan-tulisan yang dimuat di buku tersebut.


Endnotes

[1]Kalimat lengkap Nehru adalah “the coming of war swept everybody everywhere into the net of nationalism.” Kalimat ini ia ungkapkan pada pertengahan dekade 1940an ketika berkembang pendapat bahwa nasionalisme mulai surut berhadapan dengan internasionalisme dan gerakan-gerakan proletariat. Ia menolak pendapat semacam itu, karena menurutnya, nasionalisme waktu itu tetap merupakan sebuah dorongan sangat kuat yang bisa menggerakan orang. Meskipun kelompok intelektual kelas menengah perlahan-lahan mulai meninggalkan nasionalisme, atau paling tidak itulah yang mereka pikirkan, gerakan-gerakan buruh dan proletarian, menurut Nehru, yang secara sadar mendasarkan dirinya pada internasionalisme, itu justru bergerak ke arah nasionalisme. Datangnya perang, demikian Nehru, telah menyapu semua orang di mana-mana ke dalam jala nasioanlisme. Lihat, Jawaharlal Nehru. The Discovery of India (London: Meridian Books, 1956), h. 40.

[2] “Bangsa Indonesia, atau Natie Indonesia”, menurut Sukarno, “bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan ”désir d’être ensemble” di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogya, atau Sunda, atau Bugis”, melainkan seluruh manusia yang ”tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian!” Sukaro juga secara terbuka menyatakan bahwa semua kerajaan-kerajaan yang besar dan berdaulat di masa lalu, kecuali Sriwijaya dan Majapahit, bukanlah sebuah nationale staat. Lihat, misalnya, pidato pertama Sukarno tentang Pancasila tgl. 1 Juni 1945, “Pidato Lahirnja Pantja Sila”, dalam Lahirnja Pantja – Sila. Pidato Pertama tentang Panca Sila yang Diucapkan pada Tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno (Jakarta: Yayasan 17-8-45, tanpa tahun terbit), h. 22.

[3]Diskusi tentang pergeseran sebutan-sebutan untuk merujuk “indigenous people” di Indonesia, lihat, misalnya, Sandra Moniaga, “From Bumiputera to Masyarakat Adat. A Long and Confusing Journey”, dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics (London dan New York: Routledge, 2007), h. 275-94.

[4]Lihat, “Who Are Minorities?” dalam Minority Group International < http://www.minorityrights.org/?lid=566> (diakses tgl. 3 Oktober 2009, jam 02.00 WIB).



Bibliografi

Alisjahbana, Sutan Takdir. “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, Pujangga Baru, Agustus 1935, diterbitkan ulang dalam majalah Horison, Juli 1986.

Budiman, Hikmat. “Renegotiating Unity and Diversity: Problematic Multiculturalism in Post-Suharto Indonesia”. Makalah dipresentasikan pada Central for Excellence and National Security (CENS) Nanyang University of Technology Social Resilience Workshop, Singapore, 21 February 2008.

Budiman, Hikmat “Hak Minoritas. Multikulturalisme. Modernitas”, dalam Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta: The Interseksi Foundation, 2005.

Coates, Ken S. A Global History of Indigenous Peoples. Struggle and Survival. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Gutmann, Amy. Identity in Democracy. Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2004.

Kleden, Ignas. “Kebudayaan dan Kebangsaan”, dalam Kompas, Senin, 8 September 2008.

Moniaga, Sandra. “From Bumiputera to Masyarakat Adat. A Long and Confusing Journey”, dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics. London dan New York: Routledge, 2007.

Lattimer, Mark .“Peoples Under Threat”, dalam State of theWorld’s Minorities 2007. Events of 2006 (Minority Rights Group International, March 2007).

Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India (London: Meridian Books, 1956).

Niezen, Ronald. The Origin of Indigenism. Human Rights and the Politics of Identity. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003.

Parekh, Bhikhu. Unity And Diversity In Multicultural Societies. Genewa: International Institute for Labour Studies, 2005.

Sukarno, “Pidato Lahirnja Pantja Sila”, dalam Lahirnja Pantja – Sila. Pidato Pertama tentang Panca Sila yang Diucapkan pada Tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno. Jakarta: Yayasan 17-8-45, tanpa tahun terbit.

Tarling, Nicholas. “Etnicity”, dalam The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies. Oxon dan New York: Routledge, 2008.

To Mompalivu Bure (Kisah Orang-orang Pencari Garam) (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2008)

“Who Are Minorities?” dalam Minority Group International < http://www.minorityrights.org/?lid=566> (diakses tgl. 3 Oktober 2009, jam 02.00 WIB).