Menimbang Dua Jalan Lurus: Catatan Kritis atas Pemikiran Mochtar Pabottingi

Sosiologik


Share

“Blog

Kalau politik dan agama begitu dekat dengan bahkan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita sehari-hari, di mana sebetulnya batas kapan urusan agama berakhir dan politik dimulai? Pada masanya, agama pernah menjadi sumber legitimasi ultim banyak tahta di dunia ketika penyelenggaraan negara tidak semata didasarkan pada konfigurasi dan relasi-relasi kekuasaan yang profan, melainkan juga disepakati sebagai manifestasi sebuah kuasa absolut di seberang realitas. Karena itu, kekuasaan bersifat omnes et singulatim (of all and of each), total. Ia dianggap bukan hanya bersumber dari kompetisi antar kelompok politik yang ada melainkan lebih sebagai pengejawantahan sebuah kuasa ilahiah.



Sejarah mencatat itu sebagai zaman kegelapan, sebuah zaman ketika altar suci sepenuhnya mengunci nalar sehat kehidupan politik. Para filsuf Pencerahan di Eropa kemudian menjadikan agama objek kritik rasional, dan merekomendasikan pemisahan yang tegas urusan dunia dari campur tangan ilahiah. Mereka menyerang secara kritis doktrin-doktrin teologis tentang kekuasaan, dan menghimbau orang untuk menggunakan akal pikiran. Upaya mengutamakan rasionalitas dalam penyelenggaraan politik kekuasaan negara mencapai puncaknya pada momen historis Revolusi Prancis tahun 1789. Sekularisasi, dengan konteks demikian, adalah proses decoupling antara kerajaan tuhan di syurga dan kekhalifahan manusia di bumi. Sejak itu kekuasaan politik kehilangan daya mitis, mengalami desakralisasi menjadi sekular.
Meskipun tidak secara eksplisit memakai ungkapan sekularisasi, esai Mochtar Pabottingi, “Di Antara Dua Jalan Lurus” (2001), pada dasarnya mencoba kembali mengajak kita memahami pentingnya memisahkan dua perkara paling fundamental, politik dan agama, dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Bagi Pabottingi, kerancuan hubungan antara agama dan politik merupakan salah satu penjelas timbulnya pelbagai konflik politik dalam sejarah kekuasaan modern di Indonesia sampai hari ini. Padahal, mengikuti Pabottingi, dua hal tersebut pada dasarnya adalah fondasi di atas apa dua jalan lurus kehidupan bernegara-bangsa diletakkan: jalan lurus keselamatan agama, dan jalan lurus politik pemerintahan demokrasi.

Saya akan membagi tulisan ini ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama, saya akan berusaha menguraikan secara singkat argumen-argumen utama yang dibangun oleh Pabottingi dalam kerangka tesis utama yang ingin dikemukakannya. Di bagian kedua, saya akan mencoba meletakkan gagasan-gagasan Pabotinggi dalam sebuah spektrum pemikiran sosial yang telah ada sambil memeriksa pelbagai limitasi yang mungkin terdapat dalam garis pemikiran yang telah ditarik oleh Pabottinggi.

Dua Jalan Lurus: Mencari Kemungkinan Sintesa Timur dan Barat

Agama dan rasionalitas politik diletakkan Pabottingi dalam sebuah kontinuum tradisi peradaban yang berbeda meskipun, paling tidak dalam keseluruhan argumen Pabottingi, tidak selalu harus berarti bertolak belakang satu dengan yang lain, Timur dan Barat. Dengan demikian, di balik kritik singkatnya atas tesis Weber atau Marx tentang rasionalisasi, misalnya, Pabottingi sebenarnya masih tetap berpijak pada asumsi yang sama, yakni bahwa rasionalitas pada dirinya sendiri merupakan satu aspek yang bukan hanya menjadi ciri melainkan memang hanya lahir dalam peradaban Barat. Untuk kepentingan analisanya, Pabottingi membatasi konsep rasionalitas politik tidak sebagai sebuah pengertian filsafat melainkan lebih menujuk pada dimensi empirik praktik-praktik politik. Konkretnya, rasionalitas politik yang dimaksud Pabottingi menunjuk pada akuntabilitas publik melalui mekanisme check and balances yang baku (hlm, 252). Di lain pihak, agama yang dimaksud oleh Pabottingi dalam “Di Antara Dua Jalan Lurus” jelas hanya menunjuk pada sistem religi monotheisme agama-agama besar yang lahir di Asia (Timur). Dilihat dari muatan orthodoksinya, Pabottingi mengkategorikan agama-agama besar tersebut sebagai jalan(-jalan) menuju keselamatan manusia setelah kematian.

Dibaca dari sebuah jarak kritis, keseluruhan gagasan Pabottingi bisa dianggap sebagai satu upaya untuk mengatasi kebuntuan wacana tentang politik, negara, dan masyarakat di Indonesia paling tidak dalam dua tingkat. Pada tingkat pertama, ia berusaha meyakinkan bahwa pemisahan antara agama dan politik mutlak diperlukan, tapi itu tidak harus dengan sendirinya berarti rekomendasi bagi sebuah proses sekularisasi secara total. Kedua, kalau seluruh penjelasan Pabottingi tentang keharusan pemisahan tersebut secara mendasar bisa dikembalikan pada gagasan-gagasan sekularisasi kekuasaan yang biasa ditemukan dalam kepustakaan-kepustakaan filsafat, sosiologi, dan ilmu politik modern, pada sisi yang lain ia berusaha pula memberi tekanan pada pentingnya melihat pelbagai kelemahan dari bermacam-macam model sekularisasi yang telah ada selama ini. Artinya, seperti para teoritisi lain melakukannya sejak lama dan sebagian besarnya menemui kegagalan, ia mencoba mencari sebuah jalan keluar di antara dua pilihan yang sama sulitnya: memisahkan agama dari politik demi demokrasi dengan resiko terpinggirnya agama bukan hanya dari politik kekuasaan negara melainkan bahkan dari kehidupan sehari-hari warga negara pada pilihan yang satu, atau tetap melekatkan agama pada praktik-praktik politik dengan resiko lenyapnya rasionalitas politik dan macetnya demokrasi.

Mangatasi dilemma semacam itu, Pabottingi mencoba menawarkan sebuah optimisme bahwa pemisahan itu bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan agama. Artinya, ketaatan orang pada agama bisa kompatibel dengan demokrasi.

Optimisme Pabottingi secara sederhana bisa dilacak dari dua jurusan. Pertama, Pabottingi percaya bahwa agama dan politik bisa bermain dalam wilayahnya masing-masing tanpa saling mengganggu melainkan justru saling mendukung dan menghidupkan. Bahwa pemisahan bukan berarti alienasi yang satu dari yang lain. Melalui pemisahan yang tegas, logis dan adil, Pabottingi percaya bahwa potensi buruk penyalahgunaan negara untuk agenda agama tertentu, dan intervensi negara ke dalam kehidupan beragama rakyatnya bisa dicegah (hlm., 250). Negara, dengan demikian, akan sanggup menjadi sebuah lembaga arbitrasi yang imparsial dalam menengahi konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Ini menjadi khas argumentasi para pendukung sekularisasi.

Kedua, Pabottingi melihat agama dan politik sebagai dua entitas yang di dalam dirinya masing-masing sanggup menuntun kehidupan manusia menjadi lebih beradab, sehingga harmoni dari keduanya dipercaya akan menyelamatkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Harmoni tersebut bagi Pabottingi tidak dicapai melalui penggabungan melainkan justru dengan membiarkan keduanya hidup pada domain masing-masing. Kalau bukan satu bentuk utopia, gagasan-gagasan seperti itu bisa dilihat sebagai refleksi langsung dari tendensi munculnya obsesi pada harmoni seperti beberapa pendiri Indonesia terobsesi pada sintesa antara Timur dan Barat sejak sekitar dekade 1930an yang lalu.

Berbeda tajam dengan Weber yang justru memberi tekanan pada aspek negatif rasionalisasi ketika ia melontarkan tesis tentang the disenchanment of the world atau, dalam terjemahan yang memikat dari Pabottingi, penghambaran dunia, Pabottingi demikian percaya bahwa manusia modern sanggup mengumpulkan kembali bahkan masih dikaruniai limpahan pesona kehidupan dunia (the reenchanment of the world) bahkan menjadikan dunia senantiasa berseri penuh binar cemerlang (the everchanting world) (hlm., 254-55). Tapi persis di titik inilah gagasan Pabottingi jadi terkesan terlampau menggebu-gebu dan tidak lagi cukup meyakinkan. Dengan kalimat lain, argumen yang dibangun Pabottingi lebih dilandasi oleh optimisme daripada perhitungan-perhitungan tentang kebolehjadian empirik dari gagasannya itu.

Merengkuh Dua Jalan Lurus Sekaligus: Mungkinkah?

Dalam peta pemikiran politik Indonesia saat ini, Mochtar Pabottingi mungkin hanya satu dari tidak banyak pemikir senior yang masih menyimpan energi intelektual yang mengagumkan. “Di Antara Dua Jalan Lurus” paling tidak membuktikan betapa ia sanggup menjaga stamina untuk bukan hanya tetap bersikap kritis terhadap realitas politik kekuasaan yang ada, melainkan, lebih dari itu, juga untuk mendedahkan gagasan-gagasan intelektualnya secara tertulis, sistematis, dan mendalam sehingga bisa diperdebatkan secara luas. Hanya melalui cara seperti itulah potensi kecerdasan sebuah bangsa bisa tetap dipelihara. Secara keseluruhan “Di Antara Dua Jalan Lurus” adalah sebuah karya yang dikerjakan secara sangat serius, bertanggung jawab, dan meyakinkan. Oleh karena itu beberapa keberatan kritis perlu diajukan sebagai sebuah penghormatan intelektual atas elaborasi kritis Pabottingi dalam karyanya tersebut.

Pada level real politik, misalnya, sangat menarik untuk dipersoalkan tentang bagaimana gagasan pemisahan Pabottingi sanggup menghadapi pelbagai keberatan terutama dari mereka yang berkeras mengintegrasikan agama ke dalam politik negara. Di samping itu, dalam negara dengan politik yang tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya, agama akan tetap jadi realitas paling dekat dengan hidup rakyat, sebuah seruan yang mudah membangkitkan gelora besar, mengundang semangat berjihad atau mendukung kelompok tertentu. Sekularisasi direduksi menjadi sekularisme, dan dipertentangkan dengan religiusitas. Faktanya, sampai hari ini agama tetap jadi sumber kosa kata politik yang terus dimobilisasi melalui wacana atau partai politik. Artinya orang memakai agama justru untuk meraih kekuasaan sekular. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang terjadi sesungguhnya merupakan sekularisasi agama, tentang bagaimana tujuan-tujuan rasional bisa diperoleh melalui cara-cara yang tidak rasional, ataukah itu justru memperlihatkan betapa muskilnya memisahkan agama dari praktik-praktik politik praktis di Indonesia.

Pabottinggi menyambut gembira kemeriahan orang ramai melakukan ritual-ritual keagamaan di kampus, rumah-rumah, dan hotel-hotel mewah (Pabottingi mungkin lupa tentang program-program TV yang banyak menyiarkan acara-acara keagamaan) di pelbagai kota besar sebagai bukti bahwa modernitas di Indonesia juga bisa meningkatkan mutu kehidupan keagamaan. Bagi mereka yang terdidik dalam tradisi ilmu sosial dengan baik, kegembiraan Pabottingi cenderung akan terkesan naif, sebab dalam praktik-praktik semacam itu kita sulit memilah antara substansi ketaatan orang pada ajaran agama dengan aktivitas-aktivitas yang memperlihatkan kemampuan pasar kapitalisme masuk begitu jauh ke dalam wilayah privat masing-masing individu. Bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa sementara semakin banyak dibangun tempat ibadah, semakin banyak kelompok profesional di kota-kota yang rajin melakukan ritual agamanya masing-masing, tapi justru semakin besar pula jumlah pengeluaran mereka untuk konsumsi. Bagaimana pula menjelaskan kontradiksi realitas bahwa sementara orang bisa begitu khusyuk beribadah, tapi pada saat yang lain ia menjadi pecandu tempat-tempat hiburan malam. Tidakah pada masing-masing agama ada semacam imperatif etis untuk mengendalikan diri, bersikap asketis? Tidakah yang terjadi pada dasarnya menyerupai apa yang secara sinis dikemukakan Daniel Bell (1976) dalam ungkapan “straight by day swinger by night”?

Gagasan Pabottingi juga beresiko mengundang kritik yang lebih bersifat konseptual. Bagaimana, misalnya, mengandaikan sebuah praktik pemisahan agama dari politik tanpa harus mengorbankan salah satu dari dua unsur tersebut bisa diterima secara konseptual? Literatur-literatur standar tentang proses rasionalisasi sejauh ini niscaya melihat sekularisasi sebagai proses desosialisasi agama dan menempatkannya hanya sebagai bagian dari wilayah privat individu. Posisi fungsional agama yang semula merupakan keharusan kolektif, dengan demikian, dihempaskan ke sudut terpencil dunia privat masing-masing orang. Utopia tentang syurga dan neraka sebagai ganjaran dan siksa digeser oleh hasrat akan progres, dan akibat yang sertamerta dan pelbagai kepuasan sesaat. Artinya, keharusan-keharusan kehidupan kolektif dihempaskan menjadi hak-hak subjektif melalui proses privatisasi agama. Agama telah menjadi sekedar, meminjam istilah yang sangat subtil dari Peter L. Berger, a rumor of angels, kasak-kusuk tentang para malaikat, kabar angin dari langit yang tidak lagi aktual untuk menjawab tantangan kehidupan nyata. Teleologisme eskatologis agama diganti oleh cita-cita muluk tentang kemajuan, rasionalitas dan saintisme positivistik.

Di lain pihak, gagasan Pabottingi tentang the reechanment of the world dan the everchanting world jadi lebih tampak sebagai sebuah semangat yang terlampau meluap-luap daripada sebagai sebuah kritik yang meyakinkan atas pesimisme Weber tentang akibat rasionalisasi. Tampaknya Pabottingi lupa bahwa argumen Weber tentang the disechanment of the world atau disilusi pada pesona-pesona purbawi kehidupan bukan hanya ditujukan sebagai kritik atas rasionalasasi pada kehidupan politik yang terjebak oleh kerangkeng besi (the iron cage) birokrasi, melainkan juga pada bagaimana proses tersebut telah menghancurkan mitos-mitos, takhayul dan mitisme melalui agama-agama monotheistik. Dengan kalimat lain, agama-agama monotheis (Judea/Kristiani termasuk Islam) merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari proses rasionalisasi yang telah menghasilkan dunia yang hambar (disenchanted world) itu.

Jakarta, Oktober 2002

Referensi

Bell, Daniel. Cultural Contradictions of Capitalism Basic Books. New York: 1976.

Berger, Peter L. Kabar Angin dari Langit, Makna Teologi Dalam masyarakat Modern. Jakarta: LP3ES, 1991

de Tocqueville, Alexis. L’Ancien Régime et La Révolution. Paris: Gallimard, 1967

Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Volume I, Reason and the Rationalization of Society. Diterjemahkan oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1981.

Horkheimer, Max. Eclipse of Reason. New York: Oxford University Press, 1984.

Goody, Jack. The East in the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Pabottingi, Mochtar. “Di Antara Dua Jalan Lurus”. Dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Tahun Jakob Utama. Disunting oleh St. Sularto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.