LSM Vs. Partai Politik

Sejak kekuasaan formal Seoharto gempa, banyak hal berubah. Ketika partai-partai politik di Indonesia bisa dibiakkan seperti bebek, berjumlah banyak, lantas apa yang bisa dilakukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)? Dalam demokrasi, partai politik adalah saluran paling handal untuk mengerahkan dan mengartikulasikan kepentingan rakyat dari seluruh lapisan. Jika ini terjadi, lembaga-lembaga sosial yang bergerak pada bidang-bidang yang secara khusus memediasi relasi antara masyarakat dengan negera, seperti banyak terjadi dalam kasus LSM Indonesia sejauh ini, kemungkinan akan kehilangan relevansinya. Konsekwensinya, lembaga-lembaga donor internasional juga boleh jadi tidak akan lagi menjadikan bantuan finansial untuk proyek-proyek demokrasi di negara berkembang sebagai prioritas strategi pendanaan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, areas of concern LSM kemungkinan akan bergerak menuju satuan yang jauh lebih besar, dengan pengelolaan isu yang juga jauh lebih luas cakupannya. LSM Indonesia, dengan kalimat lain, bolehjadi akan lebih disibukkan oleh isu-isu global, karena isu lokal menyangkut relasi publik dan negara telah diambilalih secara lebih efektif oleh partai-partai politik.

Tapi sampai sekarang partai-partai politik memang masih seperti bebek, bersuara cempreng, cerewet tapi tidak efektif. Karenanya, peran-peran klasik artikulasi kepentingan rakyat di Indonesia faktanya tetap bisa dieksekusi LSM secara relatif lebih eksesif.

Konkretnya, kasus dan isu-isu pelanggaran HAM, misalnya, terbukti jauh lebih efektif dikerjakan oleh lembaga seperti KONTRAS daripada oleh partai-partai politik yang hanya mengerahkan seluruh energinya untuk berebut kekuasaan. Tokoh sekelas Munir atau Hendardi jauh lebih bisa dipercaya rakyat daripada Amien Rais atau Akbar Tanjung. Upaya-upaya penguatan masyarakat berhadapan dengan kuasa negara, dengan demikian, masih jauh lebih prospektif di tangan kalangan aktivis LSM daripada di tangan partai-partai politik.

Dalam jangka panjang, impotensi partai-partai politik hanya akan mengembalikan kita pada kondisi yang secara politis persis sama dengan Orde Baru. Adakah ini kabar buruk atau justru berita baik bagi LSM?

Jakarta, 27 Mei 2001